Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno genap menjalani satu tahun masa kepemimpinan. Seiring capaian tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program quick wins yang dijanjikan kepada masyarakat.

Nabilah menilai evaluasi perlu segera dilakukan karena ukuran keberhasilan tidak cukup hanya bersifat administratif atau seremonial. Ia menekankan, program quick wins seharusnya tidak hanya cepat diumumkan, tetapi juga cepat dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Quick wins harusnya bukan sekadar program yang cepat diumumkan, tetapi harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disini ukurannya jelas, contoh seperti apakah genangan akan berkurang, pelayanan publik bisa membaik, dan terakhir apakah keluhan warga juga menurun,” kata Nabilah.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan pada sektor strategis di Jakarta yang dinilainya masih membutuhkan percepatan dan konsistensi pelaksanaan. Di antaranya pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta perbaikan infrastruktur lingkungan.

Selain itu, Nabilah menilai transparansi terkait keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta belum dapat diakses publik. Menurutnya, warga berhak mengetahui sejauh mana target tercapai, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi di lapangan.

“Seharusnya masyarakat hari ini sudah berhak tahu sejauh mana target tercapai, berapa persen realisasi anggaran, dan apa kendala di lapangan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Nabilah mengapresiasi sejumlah langkah respons cepat yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam penanganan darurat dan perbaikan layanan tertentu. Namun, ia menekankan pentingnya keberlanjutan program dan dampak jangka panjang.

“Setahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Evaluasi ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi memastikan Jakarta bergerak sesuai harapan warga, kita ingin quick wins bukan hanya cepat di awal, tetapi kuat dalam hasil,” pungkasnya.