Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS Tap pada 2026 sebagai bagian dari strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini diarahkan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi keuangan daerah.
Rencana tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Pendopo Delta Wibawa pada Senin (6/4/2026). Forum itu juga menjadi ajang evaluasi capaian TP2DD tahun 2025 sekaligus pemetaan strategi menghadapi penilaian nasional tahun 2026.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan transformasi digital pada sistem transaksi pemerintahan kini menjadi kebutuhan dalam tata kelola modern. Menurutnya, digitalisasi berperan penting untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran, meningkatkan transparansi, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk menekan kebocoran anggaran, memastikan transparansi, dan meningkatkan PAD secara terukur,” ujar Subandi.
Dalam implementasinya, Pemkab Sidoarjo berencana mengadopsi QRIS Tap, inovasi pembayaran berbasis teknologi contactless. Berbeda dengan QRIS konvensional yang mengharuskan pemindaian kode QR, QRIS Tap memungkinkan transaksi dilakukan dengan menempelkan ponsel ke mesin EDC. Mekanisme ini dinilai lebih cepat dan praktis, sekaligus berpotensi memperluas penggunaan transaksi digital di berbagai layanan publik.
Sepanjang 2025, kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo disebut menunjukkan tren positif. Sidoarjo meraih peringkat ketiga TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali serta penghargaan Program Unggulan Terbaik ke-3 tingkat nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tingkat implementasi ETPD di Sidoarjo juga mencapai 99,5 persen pada Semester II 2025, tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD menyatakan capaian tersebut merupakan hasil konsistensi digitalisasi lintas sektor. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengintegrasikan QRIS Tap dalam sistem transaksi, baik pada sektor pelayanan publik, perdagangan, maupun layanan kesehatan.
Digitalisasi terintegrasi juga dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo tercatat 83,35, tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten. Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo disebut sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dan berada di posisi keempat secara nasional, yang mengindikasikan ekosistem keuangan digital di daerah tersebut semakin berkembang.
Untuk memperkuat infrastruktur pembayaran digital, Pemkab Sidoarjo menggandeng sektor perbankan. Kolaborasi ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sistem sekaligus memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan transformasi menuju sistem transaksi non-tunai di seluruh sektor pemerintahan. Upaya ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
