Jakarta – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan, terutama pada aspek standar gizi dan tata kelola anggaran. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima, serta transparansi penggunaan dana negara di tengah peningkatan jumlah penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan MBG selama Ramadan. Ia menyebut evaluasi menyeluruh dilakukan agar program tetap berjalan sesuai standar dan tidak memunculkan polemik di ruang publik.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” ujar Dadan.
Menurut Dadan, evaluasi mencakup sejumlah aspek, mulai dari kemasan makanan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). BGN juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra BGN memberi perhatian pada kualitas kemasan. Ia menekankan makanan tidak boleh hanya dikemas dengan plastik sederhana, melainkan menggunakan wadah yang higienis dan mampu menjaga mutu makanan hingga diterima penerima manfaat.
Selain itu, BGN menekankan kepatuhan terhadap pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Dadan mencontohkan pemilihan bahan pangan perlu mempertimbangkan nilai gizi, harga, dan penerimaan masyarakat.
“Kacang relatif lebih mahal dibandingkan telur, sementara telur memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat,” katanya.
Dukungan terhadap penguatan program MBG juga disampaikan dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih makanan dan minuman dengan memperhatikan label kemasan, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga kesehatan keluarga sekaligus mendukung keberhasilan program.
“Program MBG yang dijalankan BGN merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.
Indah juga berharap dapur SPPG dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai pemasok bahan pangan. Menurutnya, pelibatan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi lokal. Ia menambahkan, pengawasan program membutuhkan peran bersama dan perlu membuka ruang dialog agar masyarakat dapat menyampaikan masukan secara konstruktif.
Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan melaporkan hingga 21 Februari 2026 realisasi penggunaan dana MBG mencapai Rp36,6 triliun atau 10,9 persen dari total alokasi Rp335 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut jumlah penerima MBG meningkat dari 53,8 juta orang pada akhir 2025 menjadi 60,24 juta penerima per 21 Februari 2026.
Pada periode yang sama, jumlah SPPG juga bertambah menjadi 23.678 unit. Peningkatan ini menandai perluasan layanan MBG secara nasional seiring bertambahnya cakupan penerima manfaat.
