Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaporkan mayoritas masyarakat masih menilai Indonesia sebagai negara demokratis. Dalam survei yang dipublikasikan pada April 2026, sebanyak 73,9 persen responden menyatakan Indonesia masih demokratis.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan temuan tersebut saat merilis hasil survei bertajuk “Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila” di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026). Berdasarkan rincian jawaban responden, 12,3 persen menilai Indonesia “sangat demokratis” dan 61,6 persen menyebut “cukup demokratis”.
Survei yang sama juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Total 69,8 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi. Angka itu terdiri atas 9,5 persen yang mengaku “sangat puas” dan 60,3 persen “cukup puas”. Sementara itu, 25,2 persen responden menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas, dan 2,8 persen tidak menjawab.
Selain menilai pelaksanaan demokrasi secara umum, survei ini turut memotret kepuasan terhadap sejumlah aspek kebebasan hak sipil. Kepuasan tertinggi tercatat pada kebebasan menjalankan agama, dengan total 92 persen responden menyatakan puas (33 persen sangat puas dan 59 persen cukup puas).
Adapun pada aspek lain, LSI mencatat 83 persen responden puas terhadap kebebasan berkumpul atau berserikat. Kepuasan terhadap kebebasan berpendapat mencapai 75 persen, demikian pula pada kebebasan pers dan media sosial yang juga berada di angka 75 persen. Hampir 70 persen responden menyatakan puas dalam hal menyuarakan kritik kepada pemerintah, dan 70 persen responden puas terhadap jaminan perlindungan serta kesetaraan di depan hukum.
Survei nasional LSI ini dilaksanakan pada 4–12 Maret 2026 dengan melibatkan 2.020 responden. Populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Responden dipilih melalui metode multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error survei ini tercatat ±2,2 persen.
