Jakarta, 13 April 2026 — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengapresiasi capaian dan target investasi nasional 2026 sebesar Rp2,041 triliun. Namun, ia menilai pemerintah perlu menyampaikan informasi yang lebih transparan dan rinci terkait proyek serta perizinan investasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Fasha dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026). Menurut legislator Partai NasDem dari daerah pemilihan Jambi tersebut, publik dan DPR perlu mengetahui bentuk investasi yang sudah masuk, terutama pada triwulan pertama.
“Alangkah bagusnya disampaikan, investasi apa saja yang sudah masuk di triwulan pertama, misalnya pembangunan pabrik atau proyek konkret lainnya,” ujar Fasha.
Ia juga meminta pemerintah memaparkan rencana investasi untuk triwulan berikutnya agar DPR dapat memantau arah dan kualitas investasi secara lebih jelas. Fasha menekankan perlunya penyampaian target investasi triwulan dua, tiga, dan empat secara tertulis.
“Target triwulan dua, tiga, dan empat nanti apa saja yang bakal masuk, itu perlu disampaikan secara tertulis,” tegasnya.
Selain soal transparansi, Fasha menyoroti rencana pembentukan lembaga baru untuk promosi investasi. Ia menyarankan pemerintah mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ketimbang membentuk institusi baru.
“Kalau bisa, peran BKPM saja diperbesar. Tidak perlu menambah lembaga atau gedung baru,” katanya.
Di sisi lain, Fasha menekankan pentingnya reformasi sistem perizinan investasi, khususnya melalui penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Menurutnya, perizinan berisiko rendah sebaiknya dapat ditangani di tingkat kabupaten/kota agar tidak menumpuk di pusat.
“Perizinan berisiko rendah sebaiknya diserahkan ke PTSP kabupaten/kota agar tidak menumpuk di pusat,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi lamanya proses perizinan di kementerian teknis yang dinilai kerap menghambat investasi di daerah. Fasha mengusulkan adanya mekanisme pengambilalihan oleh Kementerian Investasi apabila proses perizinan di kementerian teknis tidak selesai dalam waktu tertentu.
“Kalau dua minggu tidak selesai di kementerian teknis, harus ada mekanisme pengambilalihan oleh Kementerian Investasi,” tegas Fasha.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya penguatan jabatan fungsional di PTSP yang berada di garis depan pelayanan. Menurutnya, aparatur perlu mendapatkan insentif dan perlindungan agar tidak rentan terhadap praktik korupsi.
“Mereka ini yang paling rentan. Harus ada reward dan penguatan agar tidak terjebak praktik-praktik yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
