Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengapresiasi capaian dan target investasi nasional 2026 sebesar Rp2,041 triliun. Namun, ia menilai pemerintah perlu menyampaikan informasi yang lebih rinci dan transparan terkait proyek serta perizinan investasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Fasha dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia meminta pemerintah memaparkan investasi yang sudah masuk pada triwulan pertama, termasuk bentuk proyek konkret seperti pembangunan pabrik atau proyek lain.

Fasha juga meminta rencana investasi pada triwulan berikutnya disampaikan secara jelas agar DPR dapat memantau arah dan kualitas investasi. Menurutnya, target investasi untuk triwulan dua, tiga, dan empat perlu dipaparkan secara tertulis.

Selain soal transparansi, Fasha menyoroti rencana pembentukan lembaga baru untuk promosi investasi. Ia menyarankan pemerintah mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ketimbang membentuk institusi baru.

Di sisi perizinan, Fasha menekankan pentingnya reformasi sistem perizinan investasi, terutama melalui penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Ia menilai perizinan berisiko rendah sebaiknya ditangani PTSP kabupaten/kota agar tidak menumpuk di tingkat pusat.

Fasha juga mengkritisi lamanya proses perizinan di kementerian teknis yang dinilai kerap menghambat investasi di daerah. Ia mengusulkan adanya mekanisme pengambilalihan oleh Kementerian Investasi apabila perizinan tidak selesai dalam dua minggu di kementerian teknis.

Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya penguatan jabatan fungsional di PTSP sebagai garda depan pelayanan. Menurutnya, aparatur perlu mendapat insentif dan perlindungan agar tidak rentan terhadap praktik korupsi.