Pemerintah Provinsi Tay Ninh, Vietnam, menyiapkan inspeksi reformasi administrasi sepanjang 2026 guna menilai pelaksanaan dan hasil reformasi di berbagai instansi, sekaligus mendorong transparansi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Direktur Departemen Dalam Negeri Provinsi Tay Ninh, Pham Xuan Bach, mengatakan inspeksi ini ditujukan untuk menilai kondisi dan capaian reformasi administrasi di departemen, lembaga, serta Komite Rakyat tingkat kecamatan. Selain itu, inspeksi juga diarahkan untuk mengidentifikasi, memberikan apresiasi, dan mereplikasi model maupun inisiatif yang dinilai efektif.
Menurutnya, melalui kegiatan ini tim inspeksi akan mengusulkan solusi untuk mengatasi kesulitan dan hambatan, memperbaiki kekurangan dan keterbatasan yang ditemukan, serta mendorong dan membimbing lembaga maupun unit agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Hasil inspeksi juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengarahan dan manajemen guna meningkatkan kualitas serta efektivitas reformasi administrasi di tingkat provinsi.
Inspeksi tersebut juga menekankan peningkatan peran dan tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan reformasi administrasi. Targetnya adalah terciptanya perubahan nyata dalam disiplin, ketertiban, dan semangat tanggung jawab aparatur dalam melayani masyarakat. Upaya ini dikaitkan dengan peningkatan sejumlah indikator utama, seperti Indeks Daya Saing Provinsi, Indeks Reformasi Administrasi, Indeks Kepuasan Warga dan Organisasi, serta Indeks Efektivitas Administrasi Publik dan Tata Kelola.
Tim inspeksi dipimpin seorang ketua Komite Rakyat Provinsi Tay Ninh dan dijadwalkan melakukan pemeriksaan di departemen, lembaga, Komite Rakyat tingkat kecamatan, serta Pusat Layanan Administrasi Publik tingkat kecamatan pada Juni hingga November 2026. Inspeksi dapat dilakukan secara langsung sesuai jadwal kunjungan maupun secara mendadak, serta dikombinasikan dengan pemeriksaan melalui laporan dan sistem perangkat lunak.
Fokus pemeriksaan mencakup organisasi, pelaksanaan, dan hasil tugas reformasi administrasi sesuai rencana provinsi tahun 2026 serta rencana masing-masing lembaga dan unit. Tim inspeksi menyoroti aspek kepemimpinan dan manajemen; penyusunan dan pelaksanaan rencana reformasi; tingkat penyelesaian tugas; peran dan tanggung jawab kepala lembaga; hasil pelaksanaan tugas yang diberikan Komite Rakyat Provinsi dan ketuanya; hingga pengukuran kepuasan warga serta organisasi terhadap layanan yang diberikan lembaga administrasi negara.
Komite Rakyat Provinsi Tay Ninh menegaskan inspeksi harus menjamin objektivitas, kelengkapan, keterbukaan, dan transparansi; berfokus pada bidang-bidang utama; mematuhi ketentuan perundang-undangan; serta tidak mengganggu operasional normal lembaga dan unit yang diperiksa.
Departemen Dalam Negeri Tay Ninh menyatakan hasil inspeksi menjadi salah satu dasar penting dalam evaluasi dan penentuan indeks reformasi administrasi tahunan bagi departemen, instansi, dan daerah. Penetapan indeks tersebut ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi secara substantif, objektif, dan adil pelaksanaan reformasi administrasi dalam kerangka program reformasi administrasi negara periode 2021–2030. Berdasarkan hasil penilaian, unit dan daerah diklasifikasikan dalam empat tingkat: Baik, Cukup, Rata-rata, dan Buruk.
Wakil Direktur Departemen Dalam Negeri Provinsi, Tran Hai Tuan, menjelaskan bahwa pada 2026 Tay Ninh menetapkan 36 target reformasi administrasi dalam enam bidang utama, yakni reformasi kelembagaan, prosedur administrasi, struktur organisasi, sistem layanan sipil, keuangan publik, serta pembangunan e-government dan pemerintahan digital. Sejumlah sasaran yang disebutkan antara lain minimal 85% prosedur administrasi yang memenuhi syarat disediakan secara daring; 100% prosedur yang memiliki kewajiban keuangan dibayar secara online; 100% hasil penyelesaian prosedur administrasi yang sah didigitalisasi; serta tingkat kepuasan warga dan pelaku usaha mencapai minimal 95%.
Dalam konteks penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat dan percepatan transformasi digital, Ketua Komite Rakyat Provinsi Tay Ninh Le Van Han meminta agar pada 2026 seluruh departemen, lembaga, dan daerah berfokus pada implementasi efektif untuk menciptakan perubahan kuat dalam reformasi administrasi. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran di semua tingkatan mengenai posisi, peran, dan signifikansi reformasi administrasi bagi pembangunan provinsi, serta menempatkannya sebagai tugas politik penting yang memerlukan kepemimpinan terarah dan bimbingan berkelanjutan.
Selain itu, arahan provinsi menekankan peningkatan kualitas prosedur administrasi dengan memastikan berkas diterima dan diproses sesuai prosedur, kewenangan, dan batas waktu; mencegah pelecehan dan korupsi terhadap warga maupun bisnis; melarang penerimaan serta pemrosesan berkas di unit khusus di luar Pusat Layanan Administrasi Publik; serta menjatuhkan sanksi berat terhadap aparatur yang melakukan pelecehan, meminta dokumen di luar ketentuan, atau berperilaku tidak pantas. Unit dan daerah juga diminta meninjau dan menata ulang struktur organisasi agar lebih efisien, mengurangi lapisan perantara, mengatasi tumpang tindih, menyempurnakan desentralisasi dan pendelegasian kewenangan dengan prinsip kejelasan tanggung jawab, tugas, dan akuntabilitas, serta mendorong penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan transformasi digital dalam manajemen dan administrasi.
