Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan negara melalui penerapan sistem digital. Selama tiga tahun terakhir, kementerian ini mengimplementasikan Cash Management System (CMS) sebagai bagian dari transformasi pengelolaan kas berbasis non-tunai.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan penggunaan CMS menjadi langkah strategis untuk membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, penerapan transaksi digital secara real time dapat membantu meminimalkan praktik korupsi serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor.
Pernyataan tersebut disampaikan Dalu Agung dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi PNBP di Jakarta. Ia menjelaskan, CMS merupakan sistem perbankan digital yang memungkinkan pengelolaan transaksi secara real time online, mulai dari informasi saldo, transfer antar rekening, hingga pembayaran penerimaan negara.
Penerapan CMS di lingkungan ATR/BPN mengacu pada regulasi pemerintah terkait pengelolaan rekening kementerian/lembaga. Dalu Agung menambahkan, penggunaan sistem ini juga mendorong seluruh satuan kerja untuk beralih ke pembayaran non-tunai guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
Ia menyebut tren penggunaan CMS di ATR/BPN terus meningkat. Pada 2025, ATR/BPN meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS tingkat kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening. Ke depan, ATR/BPN menargetkan pemanfaatan CMS semakin optimal pada 2026 agar pengelolaan keuangan lebih efisien dan akuntabel.
Dalam kegiatan yang sama, ATR/BPN memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penggunaan CMS dan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penilaian mencakup tingkat penggunaan CMS pada bank mitra—Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia—serta capaian target PNBP di berbagai kategori.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ATR/BPN, Kartika Sari, menyampaikan bahwa optimalisasi CMS menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mencegah temuan berulang dalam audit keuangan. Ia menuturkan, pengelolaan CMS ditujukan untuk memitigasi potensi temuan audit serta meningkatkan kualitas pengelolaan APBN dan PNBP secara menyeluruh.
Acara tersebut dihadiri jajaran pejabat tinggi pratama ATR/BPN, kepala kantor wilayah BPN provinsi, serta perwakilan kantor pertanahan kabupaten/kota. Sejumlah mitra perbankan juga hadir untuk mendukung implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan kementerian.
Melalui penerapan CMS, ATR/BPN menegaskan komitmennya mendorong pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas di era digital.
