Meski pembayaran elektronik kian populer, transaksi tunai masih menjadi pilihan utama di banyak pusat perdagangan tradisional. Di sejumlah tempat, kebiasaan ini bahkan membuat sebagian pelaku usaha menolak transaksi non-tunai, termasuk transfer bank, yang pada akhirnya memengaruhi cara bisnis beroperasi dan dicatat.
Gambaran tersebut terlihat di Pasar Tho Tang, Provinsi Vinh Phuc. Seorang pedagang kecil, Ibu V., yang menjual barang plastik dan rutin berbelanja pasokan di pasar itu, mengatakan banyak pedagang grosir hanya menerima uang tunai. Ia pernah menyarankan pembayaran lewat transfer agar lebih praktis, namun ditolak. “Jika saya tidak punya uang tunai, mereka akan menjual ke orang lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Ibu V. juga mengakui perubahan kebiasaan tidak mudah. Ia mencoba mendorong pelanggannya membayar lewat transfer agar rekonsiliasi pendapatan lebih mudah dan arus kas lebih transparan. Namun, pola transaksi tunai di tingkat pemasok tetap kuat. Menurutnya, sebagian pedagang menganggap tunai lebih cepat dan enggan melakukan transfer.
Situasi serupa terpantau di area Pasar Ninh Hiep, Hanoi. Seorang pejabat bank komersial yang beroperasi di dekat pasar menyebutkan bahwa pada kuartal I 2026, volume transaksi melalui rekening pembayaran menunjukkan tanda-tanda penurunan pada beberapa kelompok pemilik usaha kecil dan pedagang di kawasan tersebut.
Sejumlah ahli menilai preferensi terhadap tunai tidak lepas dari kekhawatiran atas risiko transaksi elektronik. Di tengah maraknya penipuan berteknologi tinggi, sebagian pemilik usaha merasa lebih aman menyimpan aset dalam bentuk uang yang “terlihat”. Profesor Madya Dr. Le Xuan Truong, ahli keuangan dan pajak, menyebut faktor keamanan sebagai alasan utama keraguan menggunakan pembayaran digital. “Jika metode pembayaran digital aman dan meminimalkan risiko penipuan, pemilik usaha secara alami akan beralih menggunakannya. Namun, jika keraguan ini dimanfaatkan untuk menghindari transparansi dalam bisnis, itu adalah masalah hukum yang berbeda,” kata Truong.
Selain alasan keamanan, para ahli juga menyoroti faktor keengganan terhadap transparansi arus kas. Ketika pendapatan penjualan disimpan di luar sistem perbankan dan transaksi berlangsung langsung secara tunai, data bisnis tidak sepenuhnya terdigitalisasi. Kondisi ini membatasi kemampuan untuk menghubungkan dan menyinkronkan informasi dalam sistem elektronik, termasuk untuk kepentingan pengelolaan dan pengawasan.
Di kalangan pelaku usaha kecil, muncul pula kekhawatiran bahwa uang yang masuk ke rekening pribadi—yang mereka anggap bukan pendapatan usaha—dapat diperiksa dan dikenakan pajak. Namun, perwakilan otoritas pajak berulang kali menegaskan pemahaman tersebut tidak akurat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, otoritas pajak tidak memiliki akses langsung ke rekening pribadi individu. Verifikasi informasi keuangan dilakukan ketika ada tanda-tanda pelanggaran dan melalui mekanisme penyediaan informasi terkoordinasi dari organisasi terkait sesuai hukum.
Menurut sejumlah ahli, karakteristik pasar grosir besar seperti Tho Tang dan Ninh Hiep juga ikut membentuk preferensi transaksi tunai. Sebagian barang yang beredar bisa saja tidak memiliki faktur dan dokumen masukan yang lengkap, atau asal-usulnya tidak jelas. Jika transaksi terutama dilakukan tunai tanpa transfer bank, pelacakan aliran uang menjadi lebih sulit.
Dalam praktiknya, banyak bisnis lama mempertahankan siklus arus kas tertutup: uang tunai dari pelanggan dipakai kembali untuk membeli persediaan, membayar tenaga kerja, atau menutup pengeluaran harian. Fenomena ini kerap disebut sebagai “uang tunai untuk uang tunai”. Para ahli menilai pola tersebut memberi rasa aman jangka pendek, namun dapat membuat pelaku usaha terpisah dari aliran modal formal dan perlindungan hukum.
Para pakar juga mengingatkan bahwa di era big data, tidak mengalirnya uang melalui bank tidak otomatis membuat bisnis “lebih aman” atau sulit dilacak. Perbedaan antara skala barang yang beredar dan arus kas yang tercatat dalam sistem dapat menjadi indikator risiko yang digunakan otoritas pajak untuk memprioritaskan audit. Karena itu, transaksi tunai yang dominan dinilai bukan “zona aman”, terutama ketika data barang, faktur, dan arus kas tidak lagi selaras dalam sistem manajemen pajak.
Dampak lain yang kerap muncul adalah akses pembiayaan. Ketiadaan riwayat transaksi perbankan dapat menyulitkan pelaku usaha memperoleh kredit formal. Banyak pemilik usaha kecil disebut memiliki pendapatan tinggi, tetapi minim catatan arus kas dalam sistem perbankan, sehingga kelayakan kredit terbatas saat mengajukan pinjaman untuk ekspansi.
Ahli keuangan dan perbankan Dinh Trong Thinh menilai transaksi yang tidak melewati bank membuat data ekonomi tidak tercermin sepenuhnya. Menurutnya, pembayaran non-tunai tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menciptakan “jejak” aliran uang yang membantu sistem keuangan dan lembaga pengatur menilai aktivitas ekonomi. “Dalam ekonomi modern, semakin transparan aliran uang, semakin baik manajemen risikonya. Ketika banyak transaksi masih dilakukan secara tunai, sebagian operasi bisnis akan berada di luar saluran data resmi sistem keuangan,” kata Thinh.
Dari sisi infrastruktur, Bank Negara Vietnam menyatakan sistem perbankan dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan layanan pembayaran digital, termasuk pembayaran cepat 24/7, konektivitas kode QR antarbank, serta metode pembayaran elektronik berbiaya rendah untuk memperluas akses pembayaran tanpa uang tunai bagi individu dan bisnis.
Perubahan bertahap juga terlihat di beberapa pasar tradisional. Survei di Pasar Dong Xuan (Hanoi) dan Pasar Ben Thanh (Kota Ho Chi Minh) pada awal April 2026 menunjukkan banyak pemilik usaha mulai menerima pembayaran tunai dan transfer bank. Di Pasar Dong Xuan, Ibu Lan, pemilik kios pakaian, mengatakan penggunaan pembayaran kode QR kini hampir menjadi keharusan karena pelanggan membawa lebih sedikit uang tunai. Ia menilai transfer bank juga mengurangi kekhawatiran terkait uang palsu dan kesalahan kembalian.
Sementara di Pasar Ben Thanh, Bapak Tung, penjual oleh-oleh, menyebut jumlah pelanggan yang membayar lewat transfer atau pemindaian kode QR meningkat, terutama anak muda dan wisatawan. Menurutnya, jika tidak menerima pembayaran non-tunai, pelanggan bisa beralih ke kios lain.
Perkembangan pembayaran digital turut tercermin dari data lebih dari 11,45 juta akun Mobile Money pada awal 2026. Namun, para ahli menilai keberlanjutan tren ini bergantung pada kemauan penjual mengubah pola pikir dan menyalurkan arus kas ke sistem pelacakan elektronik. Ketika arus kas tercatat, operasional bisnis dinilai lebih transparan dan lebih mudah dikelola. Sebaliknya, jika transaksi tunai tanpa dokumentasi terus berlangsung, sebagian data pasar akan tetap berada di luar jangkauan alat manajemen digital.
