Transparansi Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih Disorot di Kaltim, Daerah Sebut Kewenangan Ada di Pusat

Transparansi Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih Disorot di Kaltim, Daerah Sebut Kewenangan Ada di Pusat

Program nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian di daerah, termasuk Kalimantan Timur, seiring rencana pembukaan puluhan ribu lowongan kerja. Transparansi rekrutmen dinilai penting agar kesempatan kerja dapat diakses masyarakat lokal dan tidak didominasi tenaga dari luar daerah.

Dalam program ini, KDMP disebut membuka lebih dari 35 ribu lowongan kerja dan diperkirakan menjangkau sekitar 1,56 juta warga desa di seluruh Indonesia. Salah satu posisi yang disorot adalah penempatan manajer koperasi yang direncanakan direkrut secara terbuka.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas PPKUKM Kalimantan Timur, Ronny Suhendra, mengatakan proses teknis rekrutmen, termasuk untuk posisi manajer koperasi, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia menyebut daerah hanya menerima hasil rekrutmen tersebut.

“Untuk posisi manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih jumlahnya sekitar 30 ribu posisi. Teknisnya sepenuhnya kewenangan dari pusat, kami di daerah hanya menerima hasilnya,” ujar Ronny saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake, Adung KS Utomo, menyatakan dukungan terhadap program tersebut karena dinilai bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi.

“Kami sepakat dulu apa yang dicanangkan bapak presiden dan dirumuskan pemerintah tentu mempunyai tujuan yang baik. Koperasi ini adalah kelembagaan yang memang mempunyai kekuatan dibanding usaha lain,” katanya.

Meski demikian, Adung menilai masih diperlukan kejelasan informasi, terutama terkait kebijakan teknis di lapangan. Ia menyebut pengurus koperasi di daerah kerap mengetahui perkembangan program lebih dulu dari media sosial ketimbang jalur resmi.

“Kebijakan yang diturunkan untuk koperasi Merah Putih tidak pernah kami dengar langsung. Justru lebih awal kami tahu dari media sosial,” ujarnya.

Adung juga menekankan pentingnya penempatan manajer yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Menurutnya, setiap koperasi memiliki potensi usaha berbeda—mulai dari pertanian, peternakan, hingga perdagangan—sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami kondisi lokal.

“Belum tentu juga manajer itu punya kompetensi di bidang usaha koperasi. Tiap wilayah punya dinamika sendiri dan potensi sendiri,” tegasnya.

Selain rekrutmen, aspek pembiayaan dan dukungan usaha turut dinilai krusial agar koperasi yang telah terbentuk dapat berkembang optimal. Disebutkan pula bahwa koperasi perintis di daerah masih bertahan sambil menunggu kepastian dukungan lanjutan dari pemerintah.

Di Kalimantan Timur, program Koperasi Merah Putih dipandang strategis untuk memperkuat ekonomi lokal di tengah percepatan pembangunan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan pengelolaan yang transparan serta kejelasan kebijakan, koperasi desa diharapkan dapat menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.