Sebuah video singkat yang beredar luas di media sosial memicu kontroversi setelah diduga menampilkan aksi “goyang-goyang” yang melibatkan tiga anggota DPRD Kota Bitung bersama seorang aparatur sipil negara (ASN). Lokasi dalam video tersebut disebut-sebut berada di Bali, namun waktu pengambilan gambar belum terkonfirmasi. Meski begitu, dampaknya telah meluas dan memunculkan pertanyaan terkait etika pejabat publik, penggunaan anggaran, serta akuntabilitas.
Dalam peredaran video itu, sejumlah nama dikaitkan, yakni Rafika Papente dan Dewi Suawa dari PDI Perjuangan, serta Cerry Mamesah dari Partai Golkar. Satu nama lain yang turut disebut adalah Diana Sambiran, yang dikabarkan berstatus ASN. Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut.
Ketiadaan penjelasan resmi membuka ruang spekulasi di tengah publik, terutama mengenai status kegiatan tersebut. Muncul pertanyaan apakah aktivitas itu terkait agenda kedewanan atau merupakan perjalanan pribadi. Isu ini dinilai krusial karena berkaitan dengan kemungkinan penggunaan anggaran daerah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa perjalanan dinas anggota DPRD umumnya melekat pada agenda resmi dan disertai dokumen pendukung, seperti surat tugas serta laporan pertanggungjawaban. Tanpa dokumen tersebut, sebuah perjalanan berisiko dinilai berada di luar kepentingan institusi. Pada titik ini, transparansi dinilai menjadi ujian penting.
Pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe, menilai peristiwa ini tidak semata soal video viral, melainkan mencerminkan lemahnya kontrol etik. “Di tengah keterbatasan fiskal daerah, publik justru disuguhi perilaku yang tidak sensitif. Ini soal kepatutan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia juga mendesak partai politik agar tidak bersikap pasif. Menurutnya, mekanisme internal partai seharusnya menjadi garda pertama dalam menegakkan disiplin kader, terutama bagi mereka yang menjabat sebagai wakil rakyat. “Jika terbukti melanggar, sanksi harus tegas. Bahkan opsi PAW perlu dipertimbangkan agar ada efek jera,” kata Sany.
Desakan serupa diarahkan kepada Dewan Kehormatan DPRD Kota Bitung, yang dinilai memiliki kewenangan moral dan institusional untuk memanggil, memeriksa, serta memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran etik. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Dewan Kehormatan. Ketiadaan respons tersebut dinilai memperkuat kesan lambannya mekanisme pengawasan internal.
Isu ini menjadi semakin sensitif ketika menyentuh aspek pembiayaan. Jika perjalanan tersebut menggunakan anggaran negara, konsekuensinya tidak hanya menyangkut etika, tetapi juga berpotensi masuk ranah hukum. Sementara jika bersifat pribadi, publik tetap memiliki ruang untuk menilai dari sisi kepatutan pejabat publik.
Peristiwa ini juga menegaskan perubahan lanskap pengawasan, di mana media sosial kerap menjadi “ruang sidang” awal sebelum proses formal berjalan. Reputasi dapat terdampak dalam waktu singkat, sementara klarifikasi sering kali datang belakangan.
Hingga saat ini, kasus tersebut belum mencapai kesimpulan. Sejumlah fakta kunci masih menunggu verifikasi. Namun kontroversi ini telah menempatkan kepercayaan publik dalam sorotan, sekaligus menguji integritas individu dan institusi yang mereka wakili.
