Pemerintah Vietnam menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan efisiensi sistem perpajakan melalui kerja sama dan pertukaran informasi dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan Uni Eropa (UE) yang memasukkan Vietnam ke dalam daftar wilayah pajak yang tidak kooperatif.
Pada 22 Februari, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, menanggapi pertanyaan wartawan terkait penambahan Vietnam ke daftar tersebut pada 17 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu didasarkan pada hasil peninjauan pertukaran informasi pajak oleh OECD dengan Vietnam untuk tahun fiskal 2021–2023.
“Sebagai anggota aktif dan bertanggung jawab dari komunitas internasional, Vietnam selalu menghargai kerja sama dan pertukaran dengan OECD, terutama dalam memastikan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan,” kata Pham Thu Hang. Menurutnya, langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan investasi dan bisnis yang stabil, transparan, dan menguntungkan bagi komunitas bisnis, termasuk investor asing.
Dalam proses peninjauan sejawat OECD mengenai pertukaran informasi perpajakan, Vietnam disebut telah memasukkan, mengubah, dan menambah sejumlah dokumen hukum di bidang perpajakan, keuangan, dan tata kelola perusahaan. Di antaranya adalah Undang-Undang Administrasi Pajak, Undang-Undang Badan Usaha, serta Keputusan No. 168/2025/ND-CP tentang manajemen perusahaan. Pemerintah Vietnam menilai langkah-langkah itu membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional terkait transparansi dan pertukaran informasi perpajakan.
Saat ini, pemerintah juga tengah mengembangkan dan menerapkan rencana aksi nasional untuk menjalankan rekomendasi Forum Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi Perpajakan. Bersamaan dengan itu, Vietnam menyatakan terus memperkuat kerja sama internasional di bidang perpajakan dengan para mitra, termasuk Uni Eropa.
Dalam kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif Vietnam–Uni Eropa, Vietnam menyatakan siap bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan bekerja sama secara erat dengan Dewan Eropa serta negara-negara anggota UE. Vietnam juga menekankan kesiapannya untuk menjelaskan capaian dalam penyempurnaan sistem hukum, mekanisme, dan kebijakan yang dinilai konsisten, transparan, adil, serta selaras dengan standar dan praktik internasional.
Menurut pernyataan tersebut, kerja sama itu diharapkan dapat mendukung penilaian yang lebih objektif dan komprehensif, sekaligus mendorong penguatan hubungan Vietnam dengan mitra Eropa untuk tujuan pembangunan dan kemakmuran bersama.
