Pemerintah Vietnam mengajukan rancangan Resolusi kepada Majelis Nasional yang mengusulkan penyesuaian sejumlah ketentuan pajak atas bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, menahan inflasi, serta menstabilkan psikologi dan kehidupan masyarakat maupun dunia usaha.
Dalam laporan mengenai rancangan Resolusi yang disampaikan Menteri Keuangan Ngo Van Tuan, disebutkan perlunya membangun dan mengajukan kebijakan jangka panjang kepada Majelis Nasional agar dapat diundangkan sesuai kewenangannya. Rancangan tersebut diajukan berdasarkan arahan Politbiro serta kewenangan Majelis Nasional sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan undang-undang perpajakan.
Rancangan Resolusi mengatur penetapan tarif pajak perlindungan lingkungan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak konsumsi khusus atas sejumlah jenis bahan bakar. Untuk pajak perlindungan lingkungan, tarif yang diusulkan untuk bensin (tidak termasuk etanol), bahan bakar diesel, bahan bakar penerbangan, minyak tanah, dan minyak bakar adalah 0 VND per liter.
Selain itu, rancangan tersebut menyebut bensin, bahan bakar diesel, bahan bakar penerbangan, minyak tanah, dan minyak bakar tidak dikenakan kewajiban deklarasi dan pembayaran PPN, namun tetap memenuhi syarat untuk pengurangan pajak masukan PPN. Sementara itu, tarif pajak konsumsi khusus untuk semua jenis bensin diusulkan sebesar 0%.
Pasal 4 rancangan Resolusi menetapkan masa berlaku kebijakan dari 16 April 2026 hingga 30 Juni 2026. Perdana Menteri juga ditugaskan menerbitkan keputusan terpisah untuk menyesuaikan—memperpendek atau memperpanjang—masa berlaku kebijakan agar pengelolaan pasar bensin dan minyak domestik selaras dengan fluktuasi harga minyak dunia.
Laporan verifikasi yang disampaikan Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional, Phan Van Mai, menyatakan komite pada dasarnya setuju dengan kebutuhan penerbitan kebijakan sebagaimana diusulkan pemerintah, termasuk cakupan kebijakannya. Mayoritas pendapat di komite juga sejalan dengan periode penerapan dari 16 April 2026 hingga 30 Juni 2026.
Namun, komite menekankan bahwa kebijakan perpajakan perlu disertai solusi yang komprehensif dan terkoordinasi. Usulan tambahan itu mencakup pengelolaan harga dan transparansi komponen harga dasar bensin dan solar, memastikan keamanan rantai pasokan, memperkuat inspeksi, serta menindak tegas spekulasi dan penimbunan agar efektivitas penerbitan dan pelaksanaan kebijakan meningkat.
Dalam pembahasan, sebagian pihak menilai periode penerapan yang lebih panjang dapat dipertimbangkan, dengan mempertimbangkan dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga bensin dan minyak, demi menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan.
Sebelumnya, Majelis Nasional telah menyetujui memasukkan rancangan Resolusi tentang penerapan sejumlah ketentuan pajak atas bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan ke agenda Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16. Seluruh 471 dari 471 anggota yang hadir memberikan suara setuju.
