Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin, 27 April 2026.
Penyampaian LKPJ disebut sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan LKPJ tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat Lampung. “Penyampaian laporan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintahan daerah kepada DPRD dan seluruh masyarakat Lampung atas amanah yang telah diberikan,” ujarnya.
Jihan menjelaskan, sepanjang 2025 Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan program dan kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan sumber daya manusia.
Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Upaya tersebut didukung pembangunan infrastruktur untuk memperluas konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Kami meyakini pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama kemajuan daerah. Karena itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata Jihan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Karena itu, kebijakan strategis disebut terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan dengan memperhatikan masukan serta rekomendasi DPRD.
“Kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar tepat sasaran, berkeadilan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung,” ujar Jihan.
