Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan dukungan kementeriannya terhadap percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk rencana Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).
Ossy menyampaikan, dukungan Kementerian ATR/BPN akan difokuskan pada tiga hal, yakni pengawalan aspek tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah. Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Perikanan dan Kelautan, Senin, 4 Mei 2026.
Menurut Ossy, sinkronisasi rencana tata ruang menjadi langkah utama agar proyek tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal. “Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sedang dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan siap mempercepat proses perizinan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku, terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional,” kata Ossy.
Namun, ia menekankan percepatan tersebut tetap harus memperhatikan pembagian kewenangan antarkementerian, termasuk yang terkait wilayah laut, kawasan hutan, maupun wilayah di luar kedua kawasan tersebut.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy juga menyatakan kesiapan kementeriannya untuk memberikan dukungan penuh bagi pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut.
Meski demikian, ia menilai dukungan ATR/BPN tetap membutuhkan penguatan lintas sektor. Ia mendorong agar kelompok kerja (working group) antarkementerian dan lembaga diperkuat, sehingga integrasi dan tumpang tindih (overlay) peta dapat dilakukan secara optimal.
