Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara untuk menyerap aspirasi daerah, Senin, 27 April 2026. Kegiatan yang dipimpin Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan itu berlangsung di Royal Resto, Ternate, dan dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemerintah kabupaten/kota.
Kunjungan tersebut difokuskan pada penyerapan aspirasi masyarakat terkait dampak pembangunan dan berbagai isu sosial yang berkembang di daerah.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan sejumlah persoalan strategis. Salah satunya dorongan pembentukan undang-undang kepulauan. Menurut Sarbin, Maluku Utara memiliki karakteristik wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan sehingga membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 10 provinsi kepulauan telah menyuarakan hal serupa.
Sarbin juga menyoroti status ibu kota provinsi di Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong percepatan pembangunan Sofifi, termasuk penguatan konektivitas dengan wilayah kabupaten terdekat. Ia berharap ada dukungan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Selain itu, ia menyampaikan dampak kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang dinilai berpengaruh terhadap tenaga kerja dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah provinsi menyebut kondisi ini menjadi dilema karena berdampak langsung pada pekerja di daerah. Sarbin berharap tidak ada pembatasan tenaga kerja yang berujung pada karyawan dirumahkan.
Isu lain yang turut disampaikan adalah kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar pertambangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya telah mencatat sejumlah persoalan penting, termasuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah yang dinilai belum optimal. Ia mengatakan BAM DPR RI akan memperjuangkan dan menindaklanjuti hal itu di tingkat pusat melalui koordinasi dengan pimpinan DPR dan Komisi XI.
Heryawan juga menyebut isu tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan menjadi perhatian, terutama agar pelaksanaan CSR lebih berpihak pada masyarakat di sekitar wilayah tambang. Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong pembahasan melalui forum CSR agar pelaksanaannya lebih terarah dan melibatkan semua pihak.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons berbagai persoalan pembangunan.
