SLAWI — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menegaskan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pemilihan sebagai fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat. Melalui unggahan di kanal media sosial resminya, Bawaslu menyampaikan bahwa demokrasi yang bersih mencerminkan bangsa yang bermartabat.
Dalam pesan edukasi tersebut, Bawaslu menilai demokrasi akan kehilangan maknanya tanpa kejujuran. Karena itu, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tegal diajak menjaga proses pemilihan agar tetap transparan, sehingga dapat menjadi “jembatan kepercayaan” bagi rakyat Indonesia.
Bawaslu Kabupaten Tegal juga menekankan bahwa kepercayaan publik tidak muncul dengan sendirinya, melainkan terbentuk dari ekosistem demokrasi yang sehat. Ada tiga pilar yang disebut sebagai kunci untuk mewujudkannya, yakni menolak politik uang, memastikan tidak ada intimidasi, dan mencegah manipulasi dalam pengelolaan data maupun perolehan suara.
Penolakan politik uang dimaknai sebagai sikap menolak suap atau imbalan yang dapat merusak kemurnian suara rakyat. Sementara itu, tanpa intimidasi berarti menjamin setiap warga dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun. Adapun tanpa manipulasi ditegaskan melalui pengelolaan data dan perolehan suara yang akuntabel serta transparan dari tingkat TPS hingga pusat.
“Ketika proses berjalan tanpa politik uang, tanpa intimidasi, dan tanpa manipulasi, di situlah kepercayaan publik tumbuh,” tulis Bawaslu dalam unggahan tersebut. Bawaslu juga mengingatkan bahwa suara yang murni merupakan fondasi bagi negara yang kuat.
Sejalan dengan itu, Bawaslu mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan “Ayo Awasi Bersama”. Pengawasan partisipatif dinilai sebagai benteng penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Tegal, sekaligus memperkuat pendekatan pengawasan pemilu yang mengedepankan pencegahan.
Melalui edukasi mengenai kaitan antara kejujuran proses dan hasil pemilihan yang kredibel, Bawaslu berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu maupun pilkada terus meningkat. Kampanye digital serupa disebut terus digencarkan di berbagai tingkatan untuk memastikan kontestasi politik berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
