Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau. Penegasan ini dibahas dalam rapat konsolidasi bersama kepala satuan pelaksana (Kasatpel), mitra, dan yayasan yang digelar di Hotel Premiere Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan, rapat tersebut bertujuan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Menurutnya, setiap tahapan program sudah memiliki pedoman yang wajib dipatuhi untuk mencegah persoalan di lapangan.
“Hadirnya saya di sini untuk memastikan tugas kepala SPPG berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak muncul kejadian yang menonjol akibat kelalaian terhadap SOP,” ujar Sony.
BGN mencatat, hingga saat ini telah berdiri 633 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Riau. Seluruh bangunan tersebut disebut dibangun oleh mitra maupun secara swadaya oleh masyarakat. Selain itu, lebih dari 25 ribu relawan terlibat aktif dalam operasional SPPG di berbagai daerah.
Dalam rapat tersebut, Sony juga menjelaskan komponen pembiayaan program MBG. Ia menyebut anggaran program sebesar Rp15.000 per porsi untuk kelompok umum, serta Rp13.000 per porsi untuk kelompok kecil seperti balita, taman kanak-kanak, dan Raudhatul Athfal (PAUD).
Penjelasan itu disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik terkait pembiayaan program. Untuk memperkuat akuntabilitas, BGN mewajibkan setiap Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) memiliki media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi menu harian, bahan pangan yang digunakan, harga satuan, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.
“Keterbukaan informasi ini menjadi bagian dari kontrol sosial. Jika ditemukan ketidaksesuaian harga atau kualitas, masyarakat dapat segera menegur dan melaporkan,” ucap Sony.
Dengan jumlah penerima manfaat secara nasional yang telah mencapai sekitar 60 juta orang, pengawasan terhadap program ini dinilai semakin luas. BGN menyebut penerima manfaat dapat berperan sebagai pengawas langsung melalui tanggapan dan kritik terhadap kualitas layanan. Pengawasan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dan unsur lainnya.
BGN turut mengapresiasi pemerintah daerah se-Provinsi Riau yang dinilai aktif membentuk satuan tugas dan menjalin kolaborasi dengan KPPG serta kepala SPPG. Pembangunan SPPG di Riau disebut hampir mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.
Secara keseluruhan, target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Dari jumlah tersebut, 633 unit telah berdiri, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.
Selain itu, Sony menyampaikan bahwa BGN untuk sementara menutup portal pendaftaran SPPG. Jika masih terdapat kebutuhan tambahan layanan di suatu kecamatan, pelaku usaha diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, wali kota atau bupati akan menyampaikan usulan resmi kepada BGN sesuai mekanisme yang berlaku.
