Karawang — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pidato pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang dengan menekankan pentingnya pembangunan sosial berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Ia mengingatkan, kesenjangan sosial yang dibiarkan melebar berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengatakan pembangunan fisik seperti rumah sakit, sekolah, atau jalan relatif lebih mudah dilakukan. Namun, menurutnya, tantangan yang lebih besar adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ia mencontohkan, ketika jalan desa, kabupaten, atau provinsi rusak, masyarakat kerap langsung mengadu kepada gubernur, yang menunjukkan pentingnya kepekaan pemimpin terhadap kebutuhan dasar warga.
Dalam pidatonya, KDM menyoroti kesenjangan yang ekstrem, ketika segelintir orang memiliki kekayaan besar dan lahan luas, sementara banyak warga lainnya tidak memiliki apa-apa. Ia menyebut kondisi semacam itu dapat menjadi “bom waktu” yang memicu gejolak sosial.
KDM menilai ketimpangan tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa frustrasi yang menumpuk, terutama di kalangan pemuda yang merasa tidak memiliki kesempatan, dapat berkembang menjadi kekuatan besar yang berujung pada revolusi sosial.
Untuk menekan kesenjangan, KDM mengusulkan sejumlah langkah. Salah satunya konsep “Lumbung Desa” yang bertujuan memastikan produksi beras lokal dapat dinikmati masyarakat setempat, sehingga warga tidak perlu membeli beras mahal yang ditanam di wilayah mereka sendiri.
Selain itu, ia menekankan perlunya perlindungan bagi masyarakat miskin, khususnya petani dan buruh, agar tidak jatuh miskin akibat sakit atau terlilit utang. Menurutnya, pemerintah harus hadir memastikan masalah kesehatan tidak menjadi pemicu kemiskinan baru.
Di bidang pendidikan, KDM mendorong investasi yang lebih kuat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia meyakini pendidikan yang layak dapat membantu memutus rantai kemiskinan dan mendorong lahirnya kelas menengah baru yang profesional. Ia juga menyinggung gagasan pendirian sekolah manajer yang mengajarkan etika dan profesionalisme.
Untuk mewujudkan perlindungan sosial yang lebih luas, KDM mengusulkan kerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam penyediaan asuransi ketenagakerjaan serta kesehatan bagi warga yang tidak berstatus PNS, TNI, atau Polri. Ia menyebut langkah ini penting untuk mencegah krisis sosial akibat risiko sakit yang datang tidak terduga.
Menutup pidatonya, KDM mengibaratkan Karawang sebagai sosok perempuan yang harus dijaga dan dirawat. Ia berharap Karawang dapat menjadi “istri yang cantik dan sempurna,” sebagai metafora bagi kemajuan dan kesejahteraan yang merata, sekaligus pengingat agar pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada keadilan sosial.
