Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat mendorong optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran. Langkah ini disampaikan dalam rangka penguatan tata kelola pelaksanaan anggaran di lingkungan mitra kerja.
Selain itu, DJPb Kalbar juga terus memperkuat koordinasi pelaksanaan dan monitoring anggaran tahun 2025, sekaligus mendorong percepatan realisasi anggaran 2026. DJPb menilai Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalbar sebagai mitra strategis, mengingat jumlah satuan kerja yang besar namun tetap mampu menjaga kualitas pelaksanaan anggaran secara baik dan tepat waktu.
Komitmen tersebut tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai sangat baik serta kelancaran penyampaian laporan triwulan. “Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sangat baik serta kelancaran laporan triwulan menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas,” ujar perwakilan DJPb Kalbar.
Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang konsisten dari DJPb. Ia juga mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang sangat baik, dengan temuan yang minim dan bersifat administratif.
Meski demikian, Muhajirin menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan. “Kita tidak boleh berpuas diri. Setiap catatan adalah peluang untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi, integritas, dan semangat perubahan sebagai fondasi pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
