JEMBER — DPRD Jember menyoroti pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai belum dijelaskan secara terang. Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dan Dinas Kesehatan. Namun, forum tersebut dihentikan karena pihak dinas dinilai belum siap memberikan penjelasan komprehensif terkait pergeseran anggaran yang terjadi.
Wahyu Prayudi Nugroho, yang akrab disapa Nuki, menyatakan pergeseran anggaran APBD tidak bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Ia menilai persoalan tersebut sama pentingnya dengan penanganan masalah kesehatan masyarakat seperti campak dan stunting.
“Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat harus jelas dan sesuai mekanisme. Ini bukan sekadar urusan administratif,” ujar Nuki, Selasa (5/5/2026).
Nuki juga mempertanyakan urgensi pembahasan anggaran di DPRD apabila dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran tanpa melalui mekanisme yang semestinya. “Untuk apa dibahas dan disahkan dalam paripurna jika kemudian bisa digeser tanpa musyawarah?” katanya.
Menurutnya, penyusunan maupun perubahan anggaran merupakan keputusan kolektif antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, setiap perubahan harus dilakukan melalui prosedur yang sah.
Dalam forum tersebut, Nuki turut menyinggung penonaktifan sementara program Universal Health Coverage (UHC) bagi 31.442 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sempat terjadi dan kini kembali diaktifkan. Ia menyatakan DPRD mendukung pengaktifan kembali program tersebut, namun meminta kejelasan sumber anggaran yang digunakan.
“Ini bukan soal setuju atau tidak. Kami tentu mendukung. Tapi yang harus dijelaskan adalah sumber anggarannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Muhammad Zamroni, belum memberikan jawaban substantif dalam forum tersebut. Ia menyatakan telah mencatat pertanyaan yang disampaikan dan akan menyiapkan penjelasan lebih lengkap pada pertemuan berikutnya.
DPRD Jember menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi hal mutlak, terutama karena berkaitan dengan hak dasar masyarakat di sektor kesehatan. Penguatan mekanisme pengawasan diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
