Wacana pembatasan media sosial kembali mencuat seiring meningkatnya ancaman disinformasi digital yang dinilai semakin sistemik. Namun, pendekatan pembatasan dinilai tidak bisa diperlakukan sebagai solusi tunggal dan perlu ditimbang secara kritis agar tidak berujung pada pembatasan kebebasan sipil di ruang digital.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Bincang Cendekia Vol. 05 yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda pada Senin (27/04) di Sadjoe Cafe and Resto, Tebet, Jakarta Selatan. Forum ini mengangkat tema “Pembatasan Media Sosial: Solusi Atas Disinformasi atau Ancaman Bagi Ruang Digital?” dan menghadirkan Dr. Stepi Anriani, Direktur Eksekutif Intelligence and National Security Studies (INSS), sebagai pembicara kunci.
Dalam pemaparannya, Stepi menilai disinformasi saat ini telah berkembang jauh melampaui hoaks biasa dan menjadi instrumen strategis dalam lanskap geopolitik kontemporer. Ia menyebut disinformasi dapat dikategorikan sebagai cognitive warfare yang menargetkan cara berpikir masyarakat.
Stepi juga menjelaskan bahwa gangguan informasi terbagi ke dalam tiga spektrum utama, yakni misinformasi (kesalahan tanpa niat jahat), disinformasi (informasi palsu yang disebarkan secara sengaja), dan malinformasi (informasi benar yang dimanipulasi untuk merugikan). Menurutnya, pembedaan ini penting karena tidak semua konten bermasalah dapat diselesaikan melalui pendekatan yang bersifat represif.
Ia menambahkan, dalam konteks non-traditional warfare, disinformasi bekerja melalui manipulasi emosi, bias kognitif, dan persepsi publik. Tujuan utamanya bukan hanya mengubah opini, melainkan menciptakan disorientasi kolektif sehingga kebenaran menjadi kabur dan kepercayaan publik melemah.
Stepi menilai disinformasi kini menjadi salah satu isu utama global, terutama di negara-negara yang menghadapi agenda politik besar seperti pemilu. Dalam konteks Indonesia, ia menyebut kerentanan cukup tinggi, antara lain karena masifnya penggunaan platform seperti TikTok, X, Facebook, dan WhatsApp yang memiliki tantangan besar dalam verifikasi informasi.
Meski demikian, Stepi menolak pendekatan yang ia anggap simplistik berupa pembatasan media sosial secara luas. Ia menilai kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk pembatasan akses informasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital.
