Polemik pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu beragam respons di ruang publik. Isu tersebut berkembang cepat dan menjadi perbincangan, terutama di tengah dinamika politik nasional yang masih sensitif pascapemilu.
Dalam sejumlah pemberitaan, Saiful Mujani disebut menyerukan konsolidasi untuk menurunkan Presiden Prabowo. Pernyataan itu kemudian menuai kritik dari berbagai pihak dan dinilai berpotensi kontroversial apabila dimaknai sebagai upaya di luar mekanisme demokrasi yang sah.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM)–Alumni Senat Mahasiswa (SM) Indonesia Bidang Hukum & Antar Lembaga, Tody Ardiansyah Prabu SH (TAP), menyampaikan pandangan yang cenderung netral namun kritis.
TAP menilai setiap pernyataan publik, terlebih dari tokoh intelektual, perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat, legitimate, dan konstitusional. Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi, namun penyampaiannya perlu dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan interpretasi yang dapat memicu instabilitas politik.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan kritik konstruktif dengan narasi yang berpotensi mendelegitimasi hasil demokrasi. Dalam konteks ini, FABEM–SM menilai kehati-hatian diperlukan saat menyampaikan opini agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif di tengah masyarakat yang beragam latar belakang intelektual dan ekonominya.
Di sisi lain, FABEM–SM Indonesia mengapresiasi sikap pemerintah yang memilih tetap fokus bekerja di tengah polemik. Pihak Istana disebut menyatakan Presiden Prabowo saat ini lebih memprioritaskan agenda strategis dan pelayanan kepada masyarakat.
TAP menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, polemik politik seharusnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan, terutama saat masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, serta situasi geopolitik yang terus berkembang.
Lebih jauh, FABEM–SM mendorong agar ruang diskusi publik tetap terbuka, namun disertai kedewasaan dalam berpendapat. Organisasi ini menilai peran akademisi, aktivis, dan tokoh publik penting untuk menjaga kualitas demokrasi, bukan justru memperkeruh suasana.
FABEM–SM selama ini dikenal aktif mendorong literasi politik di kalangan mahasiswa dan alumni BEM di seluruh Indonesia melalui forum diskusi, kajian kebijakan, hingga advokasi. Mereka menyatakan berupaya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan mahasiswa dalam proses demokrasi yang berjalan.
Menurut FABEM–SM, polemik ini semestinya menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pandangan dinilai tidak perlu dihindari, tetapi harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab.
FABEM–SM Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog dan rasionalitas di tengah dinamika politik yang terus berkembang serta geopolitik yang dinamis. Mereka juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, partisipasi publik, pengawalan kebijakan yang berkeadilan, penegakan hukum yang adil, kemudahan investasi, pertumbuhan ekonomi rakyat, dan stabilitas nasional sebagai kunci merawat demokrasi yang sehat.
