Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) HL Muhamad Iqbal menyoroti sejumlah persoalan sosial yang dihadapi umat Muslim di daerahnya, termasuk isu sensitif berupa pelecehan seksual. Ia berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB dapat berperan lebih sensitif dalam merespons persoalan tersebut.
Menurut Iqbal, kasus pelecehan seksual disebut banyak terjadi justru di institusi pendidikan Islam. Ia menekankan pentingnya langkah yang tepat agar tidak muncul stigma bahwa pondok pesantren rentan terhadap kejahatan seksual. Karena itu, ia mendorong MUI NTB mengambil peran lebih besar dalam melakukan ijtihad sosial.
Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025–2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Selain isu pelecehan seksual, Iqbal juga menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem. Ia menyebut jumlahnya mencapai 114 ribu kepala keluarga yang tersebar di 106 desa. Penanganan kemiskinan ekstrem disebut menjadi salah satu program strategis Pemerintah Provinsi NTB, selain ketahanan pangan dan pariwisata berkualitas.
Iqbal menjelaskan, pembangunan spiritual tidak disebut sebagai program strategis karena dipandang sebagai kewajiban pemerintah. Ia menilai perilaku spiritual yang baik menjadi fondasi untuk mendukung tercapainya program-program pembangunan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan pandangannya dalam kuliah kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa tegaknya negara ditopang oleh ilmu para ulama, keadilan hukum, serta politik yang menyejahterakan rakyat. Karena itu, ia menilai MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar.
Nusron juga mengutip pesan ulama Abdul Qodir Jaelani tentang ciri ulama yang patut diikuti, yakni memiliki ilmu dengan referensi keilmuan (sanad) yang jelas hingga Nabi Muhammad, mendedikasikan hidup untuk ibadah, dan memiliki rasa takut kepada Allah SWT.
Ketua MUI Pusat bidang Informasi, Komunikasi dan Digital, KH Masduki Baidlowi, yang melantik pengurus MUI NTB, menyebut tantangan MUI terkait keumatan salah satunya adalah kepercayaan kepada para ulama. Ia menilai otoritas ulama tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang cenderung mengabaikan substansi dan keilmuan, lalu menggantinya dengan isu viral yang dinilai lebih dangkal.
Sementara itu, Ketua MUI NTB terpilih, Dr TGH Badrun, menyampaikan bahwa MUI NTB memiliki 124 orang pengurus yang terdiri dari guru besar, doktor, ulama, dan cendekiawan. Ia menyatakan kesiapan MUI NTB untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan umat.
