Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, mencatat tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari sekitar 3,74 persen pada 2024 menjadi 3,21 persen pada 2025. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Syahruddin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa, 7 April 2026.
Pemerintah daerah menargetkan angka kemiskinan kembali turun pada 2027, berada pada kisaran 3,15 hingga 2,88 persen.
Namun, penurunan kemiskinan tersebut belum diikuti perbaikan yang sepadan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang tercatat 6,36 persen pada 2025. Syahruddin menilai angka itu mencerminkan masih adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi perlu lebih mampu menciptakan lapangan kerja yang luas agar penyerapan tenaga kerja berjalan optimal.
Selain pengangguran, pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah indikator sosial lain, seperti prevalensi stunting serta kualitas pendidikan yang dinilai belum optimal. Data yang dipaparkan menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi di kalangan pelajar masih perlu ditingkatkan, karena berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja di masa depan.
Isu sosial lain yang turut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Syahruddin menyatakan penanganan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi. Ia menegaskan program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja perlu berjalan beriringan.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Bontang menyebut kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
