Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menyoroti kritik akademisi Ubedillah Badrun terhadap pemerintah. Haris menilai pernyataan Ubedillah cenderung sarat opini politik yang disampaikan seolah-olah sebagai pandangan akademik.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan kritik berbasis kajian atau retorika,” kata Haris, Sabtu, 11 April 2026.
Menurut Haris, pernyataan yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa dinilai berlebihan. Ia menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Haris juga menanggapi wacana pemakzulan yang belakangan mengemuka. Ia menegaskan, pemakzulan merupakan mekanisme serius yang tidak dapat disederhanakan tanpa dasar konstitusional yang kuat, serta harus disertai bukti dan landasan hukum yang jelas.
Lebih lanjut, Haris mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ia menilai pengaitan gerakan sosial secara berlebihan berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Dalam pandangannya, akademisi semestinya berperan sebagai penjernih dalam dinamika politik, bukan memperkeruh ruang publik. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga marwah intelektual dan menyampaikan gagasan yang konstruktif.
Di sisi lain, Haris menyebut pemerintah tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan di tengah tantangan global. Ia berharap kritik yang disampaikan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan.
Haris turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga integritas serta menghadirkan gagasan yang mencerahkan bagi publik.
