Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menilai pernyataan Ubedilah yang menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai “beban bangsa” berpotensi menyesatkan opini publik. Haris menyebut narasi tersebut sebagai generalisasi berlebihan dan tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.
“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana sekadar retorika,” kata Haris dalam keterangannya, Minggu, 12 April 2026.
Menurut Haris, kritik terhadap pemerintah sah disampaikan, namun ia menekankan pentingnya dasar data dan kerangka analisis yang utuh. Ia menilai substansi kritik yang disampaikan tanpa dukungan tersebut dapat membentuk persepsi publik yang keliru.
“Kritik sah saja, tapi substansi kritik yang disampaikan justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh,” ujarnya.
Haris juga menyoroti wacana pemakzulan yang turut dilontarkan dalam narasi kritik tersebut. Ia mengingatkan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan dan tidak semestinya disederhanakan untuk konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.
“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing emosional. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas,” kata Haris.
Lebih lanjut, Haris mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, terutama jika dikaitkan dengan narasi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ia menilai hal tersebut bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Ia juga menekankan peran akademisi sebagai penjernih dalam dinamika politik. Menurutnya, akademisi seharusnya menyampaikan analisis ilmiah yang konstruktif, bukan memperkeruh suasana dengan opini politis.
“Akademisi adalah rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Haris menilai pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan serta menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks. Karena itu, ia berharap kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan solutif.
“Kritik silakan, tapi harus solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Ubedilah menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi beban bagi bangsa Indonesia dan harus segera mengakhiri kekuasaannya. Ia juga menyebut rezim tersebut memiliki “cacat bawaan” sejak awal, termasuk yang ia sebut sebagai cacat konstitusional dalam proses pemilihan presiden.
Ubedilah menilai dalam setahun setengah berkuasa, pemerintahan tersebut justru memperburuk situasi ekonomi, demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. “Secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo-Gibran adalah beban buat bangsa ini,” kata Ubedilah.
