Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang dipimpin Ahmad Heryawan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara pada Senin, 27 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Royal Resto itu ditujukan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari dampak pembangunan hingga isu sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan sejumlah catatan kepada BAM DPR RI. Salah satu yang disorot ialah urgensi pembentukan undang-undang kepulauan. Sarbin menyebut sekitar 10 provinsi kepulauan telah menyuarakan pentingnya regulasi tersebut. Menurutnya, Maluku Utara memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan sehingga memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah pusat.
Sarbin juga menyinggung status Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan pembangunan Sofifi, termasuk penguatan ekosistem konektivitas dengan kabupaten terdekat. “Kami berharap adanya keberpihakan pemerintah pusat maupun DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan di Sofifi,” ujarnya.
Selain itu, Sarbin mengangkat dampak kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang disebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai kondisi tersebut menjadi dilema bagi pemerintah daerah dan berharap tidak ada pengurangan atau pembatasan tenaga kerja, apalagi sampai dirumahkan.
Ia turut menyoroti kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. “Ini juga perlu dipikirkan oleh kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, terutama terkait belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH). “Ini menjadi aspirasi yang akan diperjuangkan. Insyaallah akan kami tindak lanjuti di pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI,” ujarnya.
Ahmad Heryawan menambahkan, isu tanggung jawab lingkungan melalui program CSR perusahaan, khususnya di wilayah pertambangan, juga menjadi perhatian dalam rangkaian aspirasi yang dihimpun BAM DPR RI.
