Penguatan tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dinilai menjadi pekerjaan mendesak di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia. Sejumlah kampus dan badan penyelenggara mendorong pembenahan agar pengelolaan institusi lebih sehat, efektif, dan berkelanjutan.
Dalam forum bertajuk “Penguatan Tata Kelola Yayasan/Badan Penyelenggara untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang Unggul, Akuntabel, dan Berkelanjutan” yang digelar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya menekankan pentingnya transparansi, struktur organisasi yang efektif, serta konsistensi perencanaan jangka panjang.
Ketua Pengurus YPTA Surabaya, J. Subekti, mengatakan keterbukaan antara yayasan dan pengelola universitas menjadi kunci dalam membangun tata kelola yang sehat. “Agar apa yang menjadi bahan perbincangan di tingkat badan penyelenggara atau yayasan, rektor juga mengetahui. Itu merupakan keterbukaan,” katanya pada Selasa (5/5/2026).
Forum tersebut diikuti lebih dari 200 PTS dari berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Subekti, kehadiran peserta dari kawasan barat, tengah, hingga timur menunjukkan kebutuhan untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi, termasuk dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan tuntutan perubahan zaman.
Dalam penguatan tata kelola, Subekti menilai organisasi yayasan tidak harus besar, namun perlu kaya fungsi dan mampu mengambil keputusan secara cepat. “Struktur yayasan tidak perlu besar, cukup efektif. Jika ada persoalan dari universitas, bisa segera dibahas dan diputuskan agar problem langsung diatasi dengan solusi,” ucapnya.
Selain tata kelola internal, ia juga menyoroti isu internasionalisasi kampus. Menurutnya, kerja sama luar negeri perlu berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional, bukan sekadar formalitas. “Melangkah ke luar negeri bukan sekadar bekerja sama, tetapi bagaimana pengalaman dan ilmu dari mitra luar negeri bisa dibawa pulang dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia,” tuturnya.
Di tengah dorongan modernisasi, Subekti mengingatkan agar pendidikan tinggi tetap menempatkan pembentukan karakter sebagai fondasi. “Pendidikan di Indonesia harus tetap berorientasi pada pembentukan akhlak, mental, moral, kepribadian, dan karakter, baru kemudian diperkuat dengan ilmu, teknologi, dan manajemen,” tegasnya.
Dalam diskusi antar-PTS, ia menekankan strategi keberlanjutan institusi perlu ditopang konsistensi perencanaan. Ia menyebut rencana pembangunan jangka panjang harus memiliki tahapan dan sumber daya yang jelas serta tetap adaptif terhadap perubahan eksternal tanpa mengubah arah besar. “Rencana pembangunan jangka panjang harus jelas, tahapannya jelas, sumber dayanya jelas, dan tetap adaptif terhadap perubahan eksternal tanpa mengubah arah besar,” katanya.
Aspek efisiensi juga menjadi bagian dari strategi yang dibahas, termasuk memanfaatkan sumber daya internal kampus dalam pengembangan infrastruktur. “Baik dari bidang teknik, arsitektur, maupun keahlian lainnya, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai kebutuhan institusi,” imbuhnya.
Penguatan identitas kampus turut menjadi perhatian, salah satunya melalui mata kuliah penciri. Subekti mencontohkan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) yang memiliki mata kuliah penciri patriotisme. “Di Untag ada mata kuliah penciri patriotisme. Nilai nasionalisme kami hadirkan tidak hanya melalui teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan kampus agar mahasiswa dapat menjiwai,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, YPTA Surabaya berharap praktik baik yang telah dijalankan dapat menjadi referensi bagi PTS lain dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional. “Agar bersama-sama dapat berkembang dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi Indonesia,” pungkas Subekti.
