Pada sore 9 April, dalam kelanjutan program kerja Sidang Pertama Majelis Nasional Vietnam ke-16, Majelis Nasional mendengarkan laporan serta laporan verifikasi terkait penilaian tambahan hasil pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi dan anggaran negara tahun 2025. Agenda juga mencakup situasi pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi dan anggaran negara pada bulan-bulan pertama tahun 2026.

Dalam laporan verifikasi, Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional, Phan Van Mai, menyampaikan bahwa pada 2025 situasi global dan regional diperkirakan kompleks dan sulit diprediksi, dengan banyak kesulitan serta tantangan besar. Menurutnya, pada bulan-bulan terakhir 2025 ketidakpastian cenderung meningkat, ekonomi internasional kurang menguntungkan, dan berbagai tekanan di dalam negeri dapat menimbulkan tantangan signifikan bagi stabilitas makroekonomi serta pencapaian target pembangunan.

Meski demikian, penilaian tambahan menunjukkan pemulihan dan percepatan sosial-ekonomi Vietnam sepanjang 2025 dinilai sangat jelas, bahkan sejumlah indikator melampaui target yang sebelumnya dilaporkan kepada Majelis Nasional pada sesi ke-10.

Secara spesifik, produk domestik bruto (PDB) Vietnam pada 2025 tercatat mencapai 8,02%, melampaui perkiraan 8%. Selain itu, 15 dari 15 target dinyatakan tercapai dan terlampaui. Capaian tersebut, menurut laporan verifikasi, mencerminkan upaya seluruh sistem serta pengelolaan yang tegas dan fleksibel dari Pemerintah dan Perdana Menteri, terutama pada bulan-bulan terakhir tahun itu, sekaligus memperkuat hasil keseluruhan periode 2021–2025.

Namun, penilaian lanjutan juga mengungkap sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah kurangnya konsistensi dan efektivitas dalam pelembagaan serta penerapan kebijakan dan hukum; meningkatnya tekanan pada pengelolaan makroekonomi di tengah gejolak global; kualitas pertumbuhan yang dinilai belum berkelanjutan; keterbatasan kemandirian ekonomi; serta meningkatnya tekanan dari isu sosial, sumber daya manusia, lingkungan, dan penuaan penduduk. Berbagai keterbatasan ini dinilai memerlukan solusi yang lebih mendasar, komprehensif, dan tegas.

Terkait pelaksanaan anggaran negara 2025, lembaga peninjau pada dasarnya sejalan dengan penilaian Pemerintah mengenai konteks dan hasil pelaksanaan. Peningkatan penerimaan anggaran negara yang signifikan dibandingkan perkiraan dinilai mencerminkan arahan yang tepat, tekad Pemerintah, dukungan Majelis Nasional, dan upaya seluruh sistem politik. Kebijakan yang mendukung produksi dan kegiatan usaha juga disebut memberi dampak positif serta berkontribusi penting bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi.

Meski begitu, laporan verifikasi menekankan perlunya peningkatan kualitas proyeksi penerimaan anggaran untuk penyusunan anggaran negara. Selain itu, penguatan pengelolaan penerimaan dan penagihan utang pajak juga dinilai perlu terus dilakukan.

Dalam pelaksanaan tugas belanja anggaran negara 2025, pelaksanaan disebut telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Anggaran Negara, Undang-Undang Investasi Publik, dan resolusi Majelis Nasional. Tingkat pencairan mencapai 98% dari rencana dinilai sebagai hasil positif. Namun, sebagian besar dana yang dicairkan berasal dari anggaran daerah, dan tingkat pencairan dilaporkan belum merata, sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Memasuki 2026, laporan verifikasi mencatat meningkatnya ketidakpastian ekonomi global secara cepat dan sistemik pada bulan-bulan pertama tahun ini. Konflik di Timur Tengah disebut meningkatkan risiko keamanan energi, mengganggu rantai pasok, dan memberi tekanan pada inflasi, nilai tukar, suku bunga, serta stabilitas keuangan global. Sementara itu, kebijakan perdagangan dan tarif dari negara-negara ekonomi utama—terutama Amerika Serikat—dinilai sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap ekspor.

Dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi, Vietnam disebut terdampak langsung terutama melalui harga energi, dan terdampak tidak langsung melalui ekspor, arus investasi, serta sentimen pasar. Dalam konteks target pertumbuhan tinggi yang ditetapkan sejak awal tahun, faktor-faktor tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus.

Di dalam negeri, fundamental makroekonomi disebut stabil, tetapi ruang kebijakan dinilai tetap terbatas sementara risiko eksternal meningkat. Karena itu, lembaga peninjau menilai diperlukan pergeseran tata kelola dari pendekatan “reaktif” menjadi “adaptasi proaktif”, termasuk peningkatan kemampuan peramalan serta respons kebijakan yang tepat waktu dan efektif.

Untuk 2026, selain tugas dan solusi yang tercantum dalam Resolusi No. 244/2025/QH15, Pemerintah diminta memantau ketat pasar energi dan kebijakan perdagangan serta perpajakan internasional; segera menilai dampaknya; menyusun skenario operasional yang sesuai; serta meningkatkan kemampuan peramalan dan respons kebijakan.

Lembaga peninjau juga mengusulkan penguatan peninjauan dan perbaikan institusi hukum serta prosedur administrasi secara substantif dan efektif. Pemerintah didorong untuk mengembangkan dan menjalankan program pengembangan usaha—khususnya usaha kecil dan menengah—serta mendorong investasi luar negeri. Reformasi proses investasi, baik publik maupun swasta, juga disarankan untuk mempersingkat waktu, meningkatkan konsistensi, serta menghindari fragmentasi dan inefisiensi.

Selain isu ekonomi, laporan verifikasi menyoroti meningkatnya kejahatan siber, terutama penipuan dan penggelapan, yang dinilai kian canggih. Kekhawatiran publik juga muncul terkait maraknya makanan palsu dan produk yang tidak memenuhi standar, serta lemahnya pengelolaan pemeriksaan dan pengobatan medis swasta. Karena itu, diusulkan solusi komprehensif guna mengatasi akar masalah, memastikan disiplin hukum dan keamanan sosial, serta memberi perhatian lebih pada keamanan pangan, keselamatan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan.

Untuk pelaksanaan belanja pada bulan-bulan pertama 2026, lembaga verifikasi menyatakan persyaratan dan tugas yang ditetapkan pada dasarnya telah terpenuhi. Namun, untuk memastikan pelaksanaan anggaran negara yang telah disetujui Majelis Nasional, Pemerintah diminta mengarahkan kementerian, lembaga pusat, dan daerah agar segera mengalokasikan dana sesuai ketentuan.

Pemerintah juga didorong segera menerapkan solusi untuk mengatasi lambatnya pencairan modal investasi pembangunan, serta mengarahkan penyelesaian program target nasional agar tidak berdampak negatif pada kemajuan dan efektivitasnya. Selain itu, Pemerintah diminta menyiapkan rencana penerbitan obligasi pemerintah dalam beberapa bulan mendatang guna memastikan kebutuhan pinjaman yang wajar dan suku bunga rata-rata, sembari mempercepat pelaksanaan dan pencairan dana serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan pinjaman.

Terkait usulan penanganan pos-pos belanja tertentu yang muncul dari pengelolaan anggaran negara 2026, mayoritas pendapat Komite Ekonomi dan Keuangan menyetujui rencana penggunaan dana untuk mendukung penghapusan rumah sementara dan rumah rusak bagi keluarga miskin dan hampir miskin. Dana tersebut bersumber dari pengurangan dan penghematan 5% belanja rutin tahun 2024, serta sisa dana dari pengurangan dan penghematan belanja rutin akibat pengurangan ukuran dan reorganisasi aparatur pada 2025. Komite meminta Pemerintah mengarahkan kementerian dan lembaga terkait untuk mengalokasikan dan menetapkan perkiraan anggaran serta melaksanakannya sesuai hukum, memastikan penggunaan yang efektif dan tepat sasaran, serta menghindari kerugian, pemborosan, dan korupsi.