Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5). Dalam kesempatan itu, Nusron menegaskan komitmennya untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri dari 20 dosen dan 80 mahasiswa dari berbagai fakultas, Nusron menyampaikan bahwa restrukturisasi distribusi tanah harus mengedepankan tiga prinsip utama, yakni keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Menurutnya, ketiga hal tersebut menjadi kunci dalam kebijakan pertanahan yang akan dijalankan.

Nusron menjelaskan, restrukturisasi distribusi tanah dinilai penting karena ketimpangan penguasaan tanah masih terjadi di Indonesia. Ia menyebut sebagian besar tanah masih dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi belum merata.

Mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto melalui konsep legal access, Nusron menekankan bahwa akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Ia menilai seseorang akan sulit keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses dasar terhadap tanah.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan kebijakan yang ditempuh tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah, kata dia, tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang. Ia menambahkan, kelompok yang belum memiliki akses juga perlu diberi kesempatan agar dapat bertumbuh.

Kuliah umum tersebut turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang Noor Achmad, Rektor Universitas Wahid Hasyim Helmy Purwanto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto beserta jajaran.