Jakarta — Pakar Hubungan Internasional Binus University, Dinna Prapto Raharja, menegaskan perlindungan atas kedaulatan negara penting untuk menyelesaikan persoalan sosial ekonomi. Ia menilai pembahasan mengenai kemajuan dan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.
Pernyataan itu disampaikan Dinna saat menanggapi agenda pertemuan ke-82 Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) di Bangkok, yang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang di Timur Tengah.
Menurut Dinna, Indonesia perlu hadir sebagai suara yang lebih menenangkan dengan mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan. Ia juga menyoroti praktik imperialisme oleh negara-negara adidaya yang dinilainya bertentangan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
“Ini bukan situasi yang menguntungkan bagi negara berkembang pada umumnya, karena kita berhadapan dengan negara adidaya yang agenda utamanya bukan mengatasi ketimpangan,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial pasca COVID-19, Dinna menekankan dampak yang lebih berat pada kelompok rentan, terutama perempuan dan masyarakat yang menua. Ia menyebut studi yang dilakukannya pada 2025 menunjukkan perempuan paling terdampak dalam hal informalisasi pekerjaan.
Selain itu, ia mengungkapkan pembahasan yang pernah diikutinya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kesulitan negara menyalurkan bantuan bagi kelompok masyarakat yang menua, terutama mereka yang tidak bekerja dan memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Menurutnya, beban biaya tersebut perlu menjadi perhatian negara.
Dinna berharap kompleksitas isu-isu tersebut dapat disuarakan Indonesia melalui forum UN ESCAP. Ia menyebut ESCAP memiliki mandat untuk memastikan kegiatan ekonomi dan sosial negara-negara Asia Pasifik berjalan secara inklusif, serta melibatkan tidak hanya perwakilan negara, tetapi juga aktor nonpemerintah yang dapat berbagi pengalaman mengenai tantangan dan solusi di masing-masing negara.
Pertemuan UN ESCAP berlangsung di tengah tekanan yang meningkat di kawasan, termasuk ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, risiko iklim, dan perubahan teknologi yang cepat. Di saat yang sama, kawasan juga menghadapi pergeseran demografis besar, seperti populasi yang menua, tantangan lapangan kerja bagi kaum muda, serta kesenjangan antargenerasi yang kian melebar.
Dalam siaran pers ESCAP yang dirilis Senin, disebutkan kawasan Asia Pasifik—yang menjadi rumah bagi lebih dari 60 persen populasi dunia—sedang bertransisi dari rumah tangga dengan tingkat kesuburan tinggi menuju umur yang lebih panjang dan keluarga yang lebih kecil.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Alisjahbana, mengatakan setiap krisis juga membawa peluang untuk merenung dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Ia menekankan bahwa Asia dan Pasifik sangat saling bergantung.
Armida juga menyatakan bahwa di tengah guncangan akibat meningkatnya ketegangan dan fragmentasi ekonomi, kawasan Asia Pasifik berulang kali menunjukkan kerja sama yang membuahkan hasil positif. “Bersama-sama, kita dapat mengatasi ketidakpastian dan membangun ketahanan,” tulisnya di X.
Pertemuan tersebut diikuti lebih dari 477 peserta dari 58 negara anggota dan diselenggarakan bersama oleh ESCAP, Azerbaijan, dan Thailand. Forum ini diharapkan menghasilkan pengesahan resolusi yang mencakup, antara lain, upaya memajukan masyarakat untuk semua usia, membangun sistem pencatatan sipil dan statistik vital yang inklusif, memperkuat konektivitas transportasi dan logistik, serta pembentukan pusat solusi digital regional.
