DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) secara serentak untuk 14 Pengurus Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan, Selasa (21/4/2026). Agenda ini merupakan bagian dari siklus lima tahunan partai untuk pergantian kepengurusan sekaligus penguatan struktur organisasi.
Musancab dibuka oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek Mochamad Nur Arifin, yang juga menjabat Bupati Trenggalek. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus DPC, PAC, hingga pengurus ranting di tingkat desa.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan Musancab menjadi momentum pergantian kepengurusan di tingkat kecamatan. “Hari ini kita melaksanakan musyawarah anak cabang serentak se-Kabupaten Trenggalek. Ini pergantian lima tahunan untuk pengurus tingkat kecamatan,” ujarnya.
Menurut Doding, peserta Musancab berasal dari pengurus ranting se-Kabupaten Trenggalek dengan jumlah sekitar 500 orang.
Dalam penyusunan kepengurusan baru, partai menekankan regenerasi serta keterwakilan perempuan dan generasi muda. Doding menyebut, dalam satu kecamatan kepengurusan PAC berjumlah 11 orang, dengan ketentuan empat di antaranya perempuan dan tiga orang berasal dari kalangan milenial berusia di bawah 35 tahun.
Ia berharap proses Musancab berjalan lancar sehingga struktur kepengurusan baru dapat segera terbentuk.
Doding juga menilai keterlibatan generasi muda dalam struktur partai terus meningkat. Di sejumlah kecamatan, komposisi pengurus dari kalangan milenial disebut mencapai 50 hingga 70 persen. Dengan tren tersebut, ia menyatakan partai optimistis menghadapi Pemilu 2029.
Ia menambahkan, meningkatnya partisipasi anak muda turut dipengaruhi oleh kesadaran politik yang berkembang, termasuk melalui interaksi di media sosial. “Anak muda sekarang sangat pintar dan mandiri secara politik. Kepedulian mereka terhadap isu-isu juga sangat bagus,” katanya.
Setelah kepengurusan terbentuk, DPC PDI Perjuangan Trenggalek mendorong kader untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat, terutama pada isu-isu sosial. Salah satu fokus yang akan dikawal adalah pendataan masyarakat miskin, termasuk warga yang mengalami penonaktifan BPJS PBIN.
“Teman-teman akan turun ke lapangan untuk menginventarisasi masyarakat yang BPJS-nya nonaktif agar bisa dikoordinasikan,” ujar Doding.
