Para pemilih di 13 desa di Komune Cong Hai, Provinsi Khanh Hoa, menyampaikan sejumlah petisi terkait berbagai persoalan sosial yang dinilai mendesak, mulai dari layanan administrasi pascareorganisasi unit komune hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penanganan lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Sekretaris Komite Partai Majelis Nasional, Phung Khanh Tai, yang hadir atas nama Delegasi Provinsi anggota Majelis Nasional, melaporkan secara singkat hasil Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16. Ia menyebut sidang yang berlangsung selama 12 hari itu telah diselesaikan dengan semangat inovasi, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab.
Pada sidang itu, Majelis Nasional mendengarkan laporan Dewan Pemilihan Nasional yang merangkum pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 dan perwakilan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026–2031, serta laporan verifikasi kualifikasi anggota Majelis Nasional ke-16. Majelis Nasional juga mempertimbangkan dan memutuskan organisasi aparatur negara serta personel kepemimpinan tingkat tinggi untuk periode 2026–2031.
Selain itu, sidang tersebut mengesahkan 9 undang-undang dan 5 resolusi hukum normatif; memutuskan persoalan sosial-ekonomi, keuangan, dan anggaran, termasuk rencana lima tahun periode 2026–2031 dan pembentukan Kota Dong Nai; menyetujui program pengawasan Majelis Nasional serta membentuk delegasi pengawasan khusus untuk tahun 2027. Majelis Nasional juga meninjau laporan konsolidasi rekomendasi dari pemilih dan rakyat yang disampaikan pada sidang, melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemilih yang disampaikan pada Sidang Kesepuluh Majelis Nasional ke-15, serta memutuskan sejumlah isu penting lainnya.
Para pemilih menyatakan gembira atas keberhasilan Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16 dan menilainya sebagai awal yang solid bagi masa jabatan baru. Mereka juga mengapresiasi kegiatan Delegasi Majelis Nasional Provinsi Khanh Hoa yang dinilai aktif berpartisipasi dan berkontribusi pada keberhasilan sidang.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, pemilih meminta agar pada periode 2026–2031 Majelis Nasional terus menyempurnakan sistem hukum dengan memastikan kelayakan dan kemudahan penerapan, sehingga dapat segera diimplementasikan serta meminimalkan kebutuhan amandemen dan penambahan.
Di tingkat lokal, pemilih meminta berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor terkait memberi perhatian pada penyelesaian persoalan praktis di daerah, terutama pelaksanaan prosedur administrasi bagi masyarakat setelah reorganisasi unit administrasi tingkat komune. Mereka juga mengusulkan investasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong perkembangan sosial-ekonomi, menjamin keamanan sosial, serta meningkatkan kehidupan materi dan spiritual masyarakat.
Sejumlah usulan spesifik turut disampaikan, antara lain investasi awal sistem penerangan jalan di sepanjang Jalan Raya Nasional 1A dan kawasan permukiman; penanganan pencemaran lingkungan akibat eksploitasi dan pengangkutan tanah serta batuan; pencegahan penambangan pasir ilegal; kajian restrukturisasi tanaman agar produksi lebih efisien; serta pengalokasian area tambatan bagi perahu nelayan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Phung Khanh Tai menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemilih kepada Delegasi Majelis Nasional Provinsi Khanh Hoa dan mengapresiasi masukan yang dinilai tulus, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan. Sejumlah isu yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah disebut telah diklarifikasi dan dibahas oleh perwakilan departemen dan lembaga provinsi serta Komite Rakyat Komune Cong Hai dalam pertemuan itu.
Delegasi Majelis Nasional Provinsi meminta Komite Rakyat Komune Cong Hai untuk terus meneliti dan menyelesaikan aspirasi sah pemilih secara menyeluruh. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan provinsi, delegasi menyatakan akan menerima dan menghimpun masukan untuk diteruskan kepada Komite Rakyat Provinsi agar dikoordinasikan dengan departemen dan lembaga terkait. Sementara untuk isu yang berkaitan dengan mekanisme dan kebijakan, delegasi akan mengumpulkan dan mengusulkannya kepada Majelis Nasional, Pemerintah, serta kementerian dan lembaga terkait sesuai peraturan.
