Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya memperketat pengawasan aktivitas penambangan pasir di kawasan Nongsa, terutama di sekitar akses menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan tata kelola kawasan strategis berjalan sesuai regulasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pengawasan dan teguran yang diberikan merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Ia menekankan fokus pemerintah adalah memastikan pembangunan Batam berlangsung dengan tata ruang yang tertib serta lingkungan yang tetap terjaga.
“Langkah ini murni untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Fokus kami adalah memastikan Batam berkembang dengan tata ruang yang tertib dan lingkungan yang terjaga,” ujar Rudi, Senin (4/5/2026).
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memberikan teguran langsung kepada penambang yang diduga melakukan aktivitas ilegal di bahu jalan. Menurut pemerintah, tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun infrastruktur kota.
Aktivitas pengorekan pasir di kawasan itu menjadi perhatian karena dinilai berisiko merusak ekosistem, mengganggu estetika, serta membahayakan jalur utama menuju objek vital nasional seperti Bandara Hang Nadim.
Penertiban yang dilakukan Pemko Batam juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Paulus Lein mengimbau warga agar tidak salah menafsirkan langkah pemerintah dan menilai penertiban tersebut sebagai bagian dari penegakan aturan.
“Ini bagian dari penegakan aturan. Batam adalah kota multikultural yang menjunjung tinggi toleransi. Jangan sampai isu ini memicu kesalahpahaman antar kelompok,” kata Paulus.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka publik untuk turut memberikan edukasi yang objektif kepada warga demi menjaga harmoni sosial.
Pemko Batam mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah menyatakan membuka ruang dialog, namun menegaskan tetap tegas dalam menegakkan aturan demi keamanan dan kenyamanan warga.
