Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di kawasan Nongsa, terutama di sekitar akses menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan penataan kawasan strategis berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pengawasan dan teguran yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari penertiban demi kepentingan umum. Ia menekankan fokus pemerintah adalah menjaga ketertiban tata ruang dan perlindungan lingkungan.
“Langkah ini murni untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Fokus kami adalah memastikan Batam berkembang dengan tata ruang yang tertib dan lingkungan yang terjaga,” kata Rudi, Senin (4/5/2026).
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memberikan teguran langsung kepada penambang yang diduga melakukan aktivitas ilegal di bahu jalan. Teguran tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun infrastruktur kota.
Aktivitas pengorekan pasir di lokasi itu menjadi perhatian karena dinilai berisiko merusak ekosistem, mengganggu estetika kawasan, serta membahayakan jalur utama menuju objek vital nasional, termasuk Bandara Hang Nadim.
Penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Batam juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Paulus Lein mengimbau warga agar tidak salah menafsirkan langkah pemerintah dan menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari penegakan aturan.
“Ini bagian dari penegakan aturan. Batam adalah kota multikultural yang menjunjung tinggi toleransi. Jangan sampai isu ini memicu kesalahpahaman antar kelompok,” ujar Paulus.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka publik untuk turut memberikan edukasi yang objektif kepada warga demi menjaga harmoni sosial.
Pemerintah Kota Batam mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah juga menyatakan membuka ruang dialog, namun menegaskan akan tetap konsisten menegakkan aturan demi keamanan dan kenyamanan warga.
Melalui pengawasan ini, Pemko Batam berharap pemanfaatan lahan di Batam dapat berjalan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan.
