Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN) Ayip Tayana menilai ajakan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan sejumlah pihak tidak memiliki makna yang kuat dan tidak mencerminkan keinginan masyarakat luas.
Menurut Ayip, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sejauh ini masih tinggi. Karena itu, narasi ajakan makar dinilai tidak selaras dengan kondisi di masyarakat saat ini.
“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,” kata Ayip, Senin (6/4).
Ia menambahkan, publik diyakini memandang penggunaan diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi, sebagai langkah yang tidak tepat. Ayip menekankan bahwa Indonesia telah memiliki jalur konstitusional untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.
“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” ujarnya.
Ayip juga menegaskan bahwa kritik keras dalam negara demokrasi diperbolehkan, tetapi harus tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku. Ia mengingatkan, kritik yang melampaui norma kewajaran dapat berujung pada konsekuensi hukum.
“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” katanya.
Dari sisi politik praktis, Ayip menilai peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Penilaian itu didasarkan pada beberapa indikator, seperti stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintahan, serta berjalannya program-program nasional.
“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” kata Ayip.
Atas dasar itu, Ayip mengajak kalangan akademisi dan intelektual untuk turut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik agar perdebatan di ruang publik lebih berbasis data yang akurat. Ia menekankan pentingnya kritik yang rasional, berbasis data, dan konstitusional.
“Jangan menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” pungkasnya.
