Dunia riset politik nasional menjadi sorotan setelah beredar pernyataan Saiful Mujani yang menyinggung wacana upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memicu reaksi dari sejumlah pihak yang menilai narasi itu melampaui batas etika akademik dan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga riset.
Kritik muncul karena Saiful Mujani dikenal sebagai profesor ilmu politik sekaligus pendiri lembaga riset SMRC. Sejumlah pihak menilai, pernyataan yang dinilai inkonstitusional tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap objektivitas data dan hasil survei yang diproduksi industri riset.
Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menegaskan bahwa aktivitas riset maupun ekspresi publik dalam ekosistem riset harus berlandaskan prinsip konstitusional dan nilai demokrasi. Ia menolak pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan menjatuhkan pemerintahan sah di luar mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut Anas, pimpinan lembaga riset memiliki posisi strategis dalam membentuk opini masyarakat sehingga kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi keharusan. Ia menilai narasi yang memicu kegaduhan publik mencerminkan kelalaian dalam menjaga tanggung jawab profesi. Anas juga mengingatkan bahwa kredibilitas lembaga survei bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi pengelolanya.
Anas menambahkan, kebebasan berekspresi dan hak mengkritik tetap harus dijalankan secara beradab, berbasis argumen, dan tidak mengandung unsur hasutan yang dapat merusak tatanan sosial serta mendelegitimasi sistem demokrasi. Ia menilai pernyataan yang mengarah pada delegitimasi justru dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri riset.
Kritik juga disampaikan eks Kepala PCO Hasan Nasbi melalui media sosial. Hasan menyatakan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai pejuang demokrasi namun, menurutnya, hanya menerima nilai demokrasi ketika pemerintahan berjalan sesuai kepentingan kelompok tertentu. Ia menyinggung fenomena pernyataan yang melampaui batas, termasuk ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Hasan menilai narasi semacam itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap esensi demokrasi. Ia menyebut ironi ketika wacana menjatuhkan presiden justru datang dari seorang profesor ilmu politik, konsultan, sekaligus pembuat jajak pendapat yang semestinya berperan menjaga kewarasan publik.
Dari sisi politik, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menilai kritik hingga demonstrasi merupakan hal yang sah dan dilindungi konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun ia menekankan bahwa penyampaian kritik harus tetap berada dalam koridor yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kholid mengingatkan perbedaan pandangan tidak boleh disalurkan dengan cara yang menabrak aturan hukum. Ia menegaskan menjatuhkan pemerintahan secara tidak sah adalah tindakan inkonstitusional yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional demi menjaga keutuhan NKRI dan mencegah dinamika politik berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengganggu stabilitas.
Polemik ini turut dikaitkan dengan potongan video yang memperlihatkan pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah pertemuan para pengamat. Dalam narasi yang beredar, ia disebut menggunakan contoh peristiwa 1998 untuk membandingkan gerakan massa masa kini, yang oleh sebagian pihak dinilai tidak relevan dan provokatif.
Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut bukan lagi sebatas analisis ilmiah, melainkan berpotensi dipahami sebagai agitasi politik. Dampaknya, muncul kekhawatiran bahwa kontroversi ini dapat menjadi beban bagi lembaga riset yang didirikannya, termasuk memunculkan keraguan publik terhadap objektivitas hasil riset yang selama ini dipublikasikan.
Dalam situasi ini, sejumlah kalangan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai aset utama dunia riset. Mereka mengingatkan bahwa pernyataan di ruang publik dapat berdampak luas, sehingga profesionalisme akademik dan kehati-hatian berkomunikasi perlu ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.
