Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menyampaikan tanggapan atas pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mendorong penjatuhan Presiden Prabowo Subianto. Anthony menilai pernyataan tersebut perlu disikapi secara jernih dalam kerangka demokrasi konstitusional dan tanggung jawab kebangsaan.
Menurut Anthony, dalam negara demokrasi modern yang berlandaskan hukum, legitimasi kekuasaan tidak dibangun melalui tekanan jalanan, melainkan lewat mekanisme elektoral yang sah serta sistem ketatanegaraan yang telah disepakati bersama.
“Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui proses demokrasi yang legitimate. Oleh karena itu, setiap kritik harus disampaikan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi delegitimasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri,” kata Anthony.
Ia menekankan bahwa kritik merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, kritik seharusnya dilandasi argumentasi berbasis data, etika publik, serta kesadaran atas dampak luas yang dapat timbul, baik secara politik maupun ekonomi.
Anthony menilai upaya mendorong perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra-konstitusional tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga berisiko menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada stabilitas nasional.
Ia juga menyebut stabilitas politik sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi global yang disebutnya penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai membutuhkan konsolidasi, bukan polarisasi.
“Ketika narasi penjatuhan pemerintahan berkembang di ruang publik, hal itu dapat menciptakan persepsi ketidakstabilan. Dampaknya bukan hanya pada dinamika politik domestik, tetapi juga pada kepercayaan investor, nilai tukar, serta iklim usaha secara keseluruhan. Kondisi global yang tidak menentu harusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar,” ujarnya.
Anthony, yang juga menjabat Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN, menambahkan bahwa pengalaman berbagai negara menunjukkan instabilitas politik kerap berbanding lurus dengan perlambatan ekonomi. Ia menyinggung konsekuensi yang dapat muncul berupa ketidakpastian kebijakan, volatilitas pasar, serta menurunnya kepercayaan pelaku usaha.
Dalam pandangannya, Indonesia membutuhkan suasana politik yang kondusif agar agenda pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional dapat berjalan optimal.
