Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jumat (27/2/2026). Dalam kegiatan itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta keterbukaan informasi kepada publik.
Nurhadi menyatakan pengawasan pelaksanaan program pemenuhan gizi tidak cukup dilakukan melalui forum rapat. Menurutnya, pengawasan juga harus dibarengi peninjauan langsung ke lapangan. Ia mengaku secara berkala mengunjungi dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat untuk memastikan standar layanan berjalan sebagaimana mestinya.
Temuan dari kunjungan tersebut, kata Nurhadi, telah disampaikan dalam rapat bersama mitra kerja dan mendapat respons dari BGN. Salah satu tindak lanjut yang kini diterapkan adalah kewajiban pencantuman label harga satuan pada setiap menu yang disajikan dalam food tray.
“Setiap menu wajib diberi label harga. Ini untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, porsi, dan kualitas makanan yang diterima siswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, standar nilai makanan ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk siswa SD hingga jenjang di atasnya, sedangkan untuk balita, PAUD, dan kelompok tertentu lainnya sebesar Rp8.000. Nurhadi juga meminta masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan makanan tanpa label harga atau dinilai tidak layak.
Selain itu, Nurhadi mengakui adanya laporan terkait dapur SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk dugaan kasus keracunan. Informasi tersebut, menurutnya, telah diteruskan kepada BGN dan ditindaklanjuti melalui evaluasi serta pembenahan.
Untuk peningkatan mutu, BGN disebut berencana menerapkan sistem klasifikasi dapur SPPG menjadi tiga kategori, yakni grade A, B, dan C. Grade A diberikan kepada dapur yang dinilai memenuhi standar tinggi dan pelayanan prima. Grade B untuk dapur yang pernah mengalami satu insiden, sementara grade C untuk dapur dengan kasus berulang.
“Jika terjadi dua hingga tiga kali kasus serupa, rekomendasinya bisa sampai pada penutupan operasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengelola SPPG dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Ia mendorong agar kebutuhan bahan pangan, khususnya sayuran, dapat dipasok dari petani lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Prabowo Subianto terkait penguatan kearifan lokal dan pemberdayaan potensi dalam negeri.
Nurhadi menambahkan, keterbukaan terhadap media merupakan bagian dari sistem pengawasan. Ia menilai pengelola dapur tidak perlu bersikap tertutup selama peliputan dilakukan sesuai prosedur. Ia juga menyebut dapur SPPG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) serta sistem pelaporan terintegrasi yang terhubung ke pusat.
“Pengawasan ini dilakukan bersama, baik oleh pemerintah, media, maupun masyarakat. Klarifikasi juga penting agar informasi yang beredar tetap berimbang,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Abdullah Kamil, menyampaikan bahwa peran media penting dalam memberikan informasi mengenai program MBG kepada masyarakat. Ia menegaskan BGN terus mendorong keterbukaan informasi yang lengkap bagi publik.
