Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) menilai polarisasi politik di masyarakat masih nyata terasa, meski kontestasi Pemilihan Presiden 2019 telah berlalu. Temuan ini didasarkan pada survei yang memotret sisa-sisa polarisasi, baik di ruang daring maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Survei bertajuk Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta dilakukan pada 6–28 Februari 2023. Sebanyak 1.190 responden berusia 17 tahun ke atas dari 33 provinsi terlibat dalam riset tersebut.
Dalam pemaparan hasil survei, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menyampaikan bahwa masyarakat cenderung terbagi ke dalam dua kluster dengan komposisi yang relatif berimbang. “Hasil survei menunjukkan masyarakat terpolarisasi menjadi 2 kelompok dengan ukuran proporsional yakni kluster 1 sebesar 57% versus kluster 2 sebesar 43%,” kata Hamdi dalam pemaparan pada Minggu (19/3).
Hamdi menjelaskan, kluster pertama merupakan kelompok yang cenderung pro-pemerintah. Kelompok ini disebut pro-Jokowi dan relatif sekuler ke arah moderat, merasa relatif puas terhadap kinerja pemerintah, serta tidak memiliki prasangka terhadap kekuatan ekonomi asing.
Sementara itu, kluster kedua digambarkan sebagai kelompok yang tidak berpihak pada pemerintah dan memiliki orientasi ideologi politik pada dimensi keagamaan. Menurut Hamdi, kelompok ini meyakini pemimpin harus seiman atau seagama, mendukung kebijakan publik yang berlandaskan agama, serta mendukung sanksi punitif terhadap penista agama. Dukungan terhadap perda syariah juga disebut tinggi pada kluster ini. Berbeda dengan kluster pertama, kluster kedua dinilai tidak puas terhadap kebijakan dan hasil pemerintah.
Meski demikian, Hamdi menyebut indikasi emosi negatif antarkelompok tidak serta-merta berkembang menjadi tindakan kekerasan atau segregasi sosial yang serius. Namun, ia mengingatkan perlunya kehati-hatian agar dampaknya tidak berkembang lebih jauh.
Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai, rekonsiliasi di tingkat elite tidak otomatis menghapus polarisasi di tingkat akar rumput. Ia menyebut temuan survei ini dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu mendatang agar tidak memakai strategi yang memperuncing perpecahan.
Menurut Surokim, salah satu cara untuk meminimalkan polarisasi adalah memperbanyak pembahasan program yang ditawarkan kepada masyarakat, bukan semata berfokus pada figur kandidat. Ia menilai penekanan pada sosok personal cenderung memunculkan sikap suka dan tidak suka yang dapat memperdalam jarak antarkelompok.
“Pemilu ini harus kita dorong untuk menjadi pemilu programatik dan pemilu berintegritas dalam rangka salah satunya untuk mereduksi polarisasi,” kata Surokim. Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang mahal tidak semestinya berujung pada konflik dan polarisasi yang dinilai berisiko bagi keutuhan negara.
