Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menggelar rapat koordinasi untuk membahas sejumlah potensi konflik yang dinilai dapat berkembang di tengah masyarakat sepanjang tahun 2026.

Rapat dilaksanakan pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Samratulangi, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk. Kegiatan dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banggai, Rudi Purnawan K. Bullah.

Dalam rapat yang diikuti sekitar 20 peserta lintas unsur tersebut, hadir antara lain Asisten I Mujiono, perwakilan TNI Kapten Inf Amal, serta unsur intelijen dan Satpol PP.

Rudi Purnawan menyampaikan sejumlah potensi konflik sosial yang perlu diwaspadai. Salah satunya konflik antarwarga maupun antarwilayah yang dipicu tingginya inflasi serta persoalan ekonomi.

Ia juga menyoroti potensi konflik ekonomi yang berkaitan dengan kelangkaan gas elpiji, kenaikan harga bahan pokok, serta keterbatasan BBM. Selain itu, konflik agraria terkait kepemilikan lahan dengan pihak perusahaan dan alih fungsi lahan turut menjadi perhatian.

Potensi lainnya mencakup konflik keagamaan akibat provokasi dan penyebaran kebencian, konflik politik yang dipicu perbedaan ideologi dan kepentingan kekuasaan, serta konflik budaya karena perbedaan nilai dan rendahnya toleransi antarkelompok masyarakat.

Rapat juga membahas sejumlah isu sosial, seperti tingginya angka penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, serta persoalan ketersediaan air bersih. Selain itu, turut disinggung dugaan munculnya aliran kepercayaan tertentu yang dinilai bertentangan dengan praktik ibadah agama yang diakui di Indonesia.

Kegiatan berlangsung hingga pukul 11.50 WITA dan dilaporkan berjalan aman serta tertib. Rapat tersebut digelar sebagai langkah antisipatif untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mencegah potensi konflik sosial di Kabupaten Banggai.