Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan mendorong percepatan sejumlah proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan itu disampaikan dalam audiensi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Krisantus diterima Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Ia turut didampingi jajaran teknis Pemerintah Provinsi Kalbar, antara lain Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama, Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Krisantus menegaskan, status internasional perlu diiringi kesiapan infrastruktur konektivitas, khususnya pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.
Menurutnya, percepatan pembangunan jalan tol menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Ia menilai tanpa konektivitas yang memadai, potensi pelabuhan tidak akan terserap secara maksimal karena jalur tersebut berperan penting dalam menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor.
Selain itu, Krisantus juga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pengerukan alur Sungai Kapuas guna menjaga aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Usulan itu disampaikan dengan mempertimbangkan tingginya tingkat sedimentasi di alur sungai.
Di luar pembangunan fisik, Krisantus menyoroti perlunya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan kondisi riil di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan tata ruang, terutama terkait sengketa lahan, pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Pemprov Kalbar juga menyampaikan harapan agar program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dapat berlanjut sebagai dukungan pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang berperan sebagai jalur ekonomi masyarakat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan apresiasi dan respons positif. Usulan yang disampaikan disebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
