Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Langkah ini disebut sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperjuangkan percepatan sejumlah proyek strategis nasional yang dinilai berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.
Dalam audiensi tersebut, Krisantus diterima oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Ia hadir bersama jajaran teknis Pemprov Kalbar, antara lain Kepala Bapperida Linda Purnama, Kepala Dinas PUPR Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Krisantus menekankan bahwa status tersebut perlu diiringi kesiapan infrastruktur konektivitas, terutama pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.
“Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor,” kata Krisantus.
Selain jalan tol, Krisantus juga mendorong pengerukan alur Sungai Kapuas untuk menjaga kelancaran akses kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Tingginya sedimentasi disebut menjadi tantangan bagi aktivitas pelayaran dan distribusi logistik.
Di luar infrastruktur fisik, Krisantus menyoroti perlunya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, kebijakan tata ruang perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk untuk membantu penyelesaian persoalan sengketa lahan, pertambangan rakyat, dan perlindungan masyarakat adat.
“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting agar memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah guna mempercepat pembangunan jalan provinsi yang dinilai menjadi jalur vital perekonomian masyarakat.
Pihak kementerian merespons positif usulan-usulan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
