Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong percepatan sejumlah proyek strategis yang dinilai berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam audiensi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Pertemuan tersebut membahas agenda percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Kalimantan Barat. Krisantus diterima Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, serta didampingi jajaran teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama, Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Krisantus menekankan, status internasional perlu diiringi kesiapan infrastruktur konektivitas, terutama pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.
Menurutnya, percepatan pembangunan jalan tol menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Ia menilai tanpa konektivitas yang memadai, potensi pelabuhan tidak akan terserap maksimal karena jalur tersebut berperan sebagai penghubung logistik antara pusat produksi dan gerbang ekspor.
Selain Pelabuhan Kijing, Krisantus juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengerukan alur Sungai Kapuas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak, mengingat tingginya tingkat sedimentasi.
Di luar pembangunan fisik, ia menyoroti perlunya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar lebih sesuai dengan kondisi riil di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam isu sengketa lahan, pertambangan rakyat, dan perlindungan hak masyarakat adat.
Krisantus juga menyampaikan harapan agar program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dapat berlanjut sebagai dukungan pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang berperan sebagai jalur ekonomi masyarakat.
Pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merespons positif usulan yang disampaikan. Usulan tersebut disebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap audiensi ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat.
