Pemerintah mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi fondasi utama agar pembangunan jaringan kereta api berlangsung terarah, terpadu, dan memiliki kepastian hukum.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan RTRWN berperan sebagai dokumen induk yang memastikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah, serta keserasian antarsektor, termasuk dalam pengembangan jaringan kereta api nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi tingkat menteri di Stasiun Tanahabang Baru, Jakarta, Rabu (22/04/2026).
Menurut Ossy, RTRWN saat ini berada dalam tahap finalisasi di Sekretariat Negara. Dokumen tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, termasuk penetapan jaringan jalur yang menghubungkan pusat kegiatan nasional, wilayah, dan kawasan strategis.
Ia menambahkan, RTRWN juga akan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah ke depan.
Pengembangan jaringan kereta api nasional direncanakan mencakup sejumlah wilayah prioritas, mulai dari koridor pesisir timur Sumatera, pengembangan jaringan di Kalimantan, hingga lintas utara, tengah, dan selatan di Sulawesi. Rencana tersebut juga diarahkan terintegrasi dengan pelabuhan dan bandar udara untuk memperkuat konektivitas nasional.
Ossy menilai, ketika rencana jalur sudah termuat dalam RTRWN, penetapan pembangunan jalur kereta api sebagai kepentingan umum akan lebih mudah, termasuk dalam proses pengadaan tanah.
Rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah perwakilan Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
