Aksi demonstrasi berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (21/04). Sekitar 3.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim turun ke jalan dan menuntut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya.
Massa aksi terdiri dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, organisasi masyarakat, hingga penyandang disabilitas. Mereka menilai Rudy telah kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Lukman Nil Hakim, mengatakan demonstran tidak mendapat respons dari pemerintah provinsi sejak tiba di lokasi. Ia juga menyebut massa berharap gubernur menemui mereka secara langsung.
“Kami ingin gubernur ini turun langsung. Setidaknya dia mengundurkan diri karena moralnya karena dia sudah kehilangan legitimasi dari rakyatnya. Kami juga disambut tidak ramah, dengan pagar kawat berduri. Itu melambangkan penolakan terhadap rakyat yang ingin bertanya kepada pemimpinnya,” kata Lukman kepada wartawan, Selasa (21/04).
Aksi berlangsung hingga sore hari tanpa pertemuan antara massa dan gubernur.
Dalam demonstrasi itu, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Lukman menyoroti dugaan nepotisme dalam penempatan jabatan strategis, kebijakan anggaran seperti pengadaan kendaraan operasional senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, serta penghapusan sebagian subsidi.
“Penghapusan subsidi BPJS untuk 49 ribu orang itu sangat menyakitkan. Itu bukan angka kecil,” tegasnya.
Selain itu, demonstran menilai belum ada perubahan signifikan dalam satu setengah tahun terakhir.
Rudy Mas’ud tidak hadir langsung di lokasi saat aksi berlangsung. Ia menyampaikan respons melalui video berdurasi 1 menit 26 detik yang diunggah di akun Instagram pribadinya dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Dalam pernyataannya, Rudy mengapresiasi jalannya aksi yang disebutnya kondusif.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI, Polri yang menjaga keamanan,” ujar Rudy, Rabu (22/04).
Ia juga meminta masyarakat tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Rudy menyebut masukan dari aksi tersebut sebagai sesuatu yang “sangat berarti dan berkelas”, serta menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk memperbaiki kinerja ke depan.
Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Dominique Nicky Fahrizal, menilai respons Rudy yang minim penjelasan dan hanya disampaikan lewat media sosial mencerminkan buruknya komunikasi publik. “Itu menurut saya, artinya dia tidak cukup peduli dengan tujuan masyarakat,” kata Nicky.
Nicky menyebut protes tersebut sebagai peringatan keras bagi Gubernur Kaltim agar berbenah. “Karena itu sudah menjadi sinyal kuat bahwa, apabila Anda tidak berbenah, Anda akan menghadapi kekuatan-kekuatan masyarakat yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Rudy Mas’ud merupakan Gubernur Kalimantan Timur yang berasal dari Balikpapan. Ia disebut berasal dari keluarga berpengaruh di daerah tersebut, dengan sejumlah anggota keluarga menduduki posisi penting di pemerintahan dan politik. Kakaknya, Hasanuddin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Saudaranya yang lain, Rahmad Mas’ud, adalah Wali Kota Balikpapan. Sementara adiknya, Abdul Gafur Mas’ud, pernah menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara sebelum dinonaktifkan karena kasus korupsi.
Rudy mengawali karier sebagai pengusaha di sektor energi dan konstruksi sebelum terjun ke politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua SOKSI Kalimantan Timur dan kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Pada Pemilu 2019, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dan bertugas di Komisi VII yang membidangi energi dan teknologi.
Dalam Pilkada 2024, Rudy maju bersama Seno Aji dan memenangkan kontestasi dengan perolehan suara terbanyak. Dalam perjalanan politiknya, ia sempat menghadapi isu dugaan politik uang, namun Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ditemukan bukti pelanggaran.
Nicky menilai, dengan adanya anggota keluarga yang menjabat di pemerintahan daerah, posisi Rudy relatif sulit untuk dimakzulkan meski ada tuntutan agar ia mundur. Ia juga menyarankan pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap situasi tersebut, mengingat gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
“Ini adalah sinyal yang cukup krusial bagi pemerintahan Prabowo juga, bahwa di daerah ini sudah kelihatan bahwa ada kekecewaan yang mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya pemerintah pusat ini harus memberikan perhatian juga kepada pemerintahan-pemerintahan daerah,” ujar Nicky.
