Analis kebijakan publik dan politik nasional Nasky Putra Tandjung menilai tuduhan penistaan agama yang dialamatkan kepada Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla tidak proporsional, tidak objektif, dan cenderung bernuansa politik.
Dalam keterangan pers pada Selasa (14/4/2026), Nasky menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menilai Jusuf Kalla tidak menuding, menghujat, atau melecehkan agama tertentu, sementara reaksi yang muncul dinilainya berlebihan, reaksioner, dan sarat emosi.
Nasky, alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta, menyebut polemik yang bermula dari penafsiran ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada (UGM) telah terlalu dibesar-besarkan. Ia menduga terdapat upaya penggiringan opini dan framing negatif yang menyudutkan pribadi Jusuf Kalla.
Menurutnya, pernyataan Jusuf Kalla justru mengajak masyarakat Indonesia yang majemuk untuk memahami esensi hubungan antaragama yang dinamis dan bertemu pada nilai universal kemanusiaan. Ia mengatakan Jusuf Kalla mendorong refleksi, evaluasi, serta pencarian solusi atas fenomena keagamaan berbasis data dan fakta, sekaligus mengantisipasi konflik di tengah tensi politik nasional maupun global.
Nasky juga menilai isu agama kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Karena itu, ia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang memecah belah kerukunan antarumat beragama, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat dialog, persaudaraan, dan nilai-nilai Pancasila.
Lebih lanjut, Nasky menyinggung pengalaman Jusuf Kalla dalam penyelesaian konflik di Poso dan Aceh sebagai bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian. Ia menilai tudingan bahwa Jusuf Kalla tidak memahami nilai agama lain tidak tepat dan menekankan pentingnya memahami pernyataan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia menambahkan, dalam negara hukum setiap tuduhan harus dibuktikan dan tidak dimanipulasi melalui framing di media sosial. Dengan merujuk pada pendekatan public choice theory, Nasky menilai serangan semacam ini tidak netral karena ada aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci yang berpihak pada kepentingan nasional.
Nasky juga menyinggung konsep decapitation strategy, yakni serangan terhadap figur penting dalam kebijakan publik, serta policy sabotage, yaitu upaya merusak kredibilitas tokoh ketika tidak mampu menyerang secara langsung. Ia mengajak publik lebih cermat, meningkatkan literasi, dan tidak mudah terpengaruh framing negatif maupun narasi provokatif tanpa dasar empiris.
Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap kondusif dalam membangun negara. Ia menegaskan demokrasi seharusnya berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini.
