Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Tembaga Timika, Selasa (5/5/2026).

FGD tersebut membahas penyusunan laporan syarat salur dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap II Tahun Anggaran 2026. Penyusunan laporan ini menjadi bagian dari tahapan yang harus dipenuhi untuk kelancaran proses pencairan anggaran.

Bupati Mimika Johannes Rettob, dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling, menekankan agar OPD pengampu memperhatikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan indikator capaian target, baik dari sisi realisasi maupun output program.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan syarat salur tahap kedua. Ketepatan waktu disebut sebagai salah satu variabel utama untuk pencairan dana sebesar 45 persen dari total pagu anggaran.

“Laporan syarat salur dana Otsus dan DTI tahap II dapat disusun secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan, sehingga proses pencairan anggaran dapat berjalan lancar serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika Septinus Timang mengatakan, FGD menjadi sarana untuk melihat proses pelaksanaan kegiatan Otsus, termasuk mengidentifikasi apakah OPD pengampu mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Menurutnya, tahapan harus diikuti agar target tahap pertama dapat tercapai dan dapat berlanjut ke tahap kedua.

Ia menambahkan, melalui forum ini Bappeda juga memastikan 13 OPD pengampu dana Otsus melaksanakan program secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak bagi masyarakat. “Bisa kita lihat progres apakah sudah benar-benar anggarannya tepat waktu, tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat,” katanya.