Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Bestari mengatakan, saat isu itu disinggung dalam pertemuannya dengan Jokowi, keduanya merespons dengan tawa.
“Kami berdua tadi tertawa, bahkan agak mau terbahak gitu ya. Kalau pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya, atau surat nikahnya kepada publik, atau surat yang lain yang menurut beliau mudah, cuma buka lemari, itu silakan saja diperlihatkan,” ujar Bestari usai bertemu Jokowi di kediaman Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Senin (13/4).
Namun, Bestari menilai JK tidak bisa menjadikan pandangannya sebagai standar bagi publik. Ia menyebut Jokowi memiliki sikap tersendiri terkait permintaan tersebut.
“Pak Jokowi punya sikap bahwa ‘kalau pengadilan minta, ya akan saya tunjukkan’. Tapi selain daripada itu, itu hak privat beliau,” kata Bestari.
Bestari menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi membahas sejumlah hal. Selain politik, keduanya juga sempat menyinggung isu ijazah yang kembali mencuat seiring keterlibatan JK dalam perbincangan publik.
“(Bicara) politik iya, ijazah tipis-tipis, hal-hal lain iya,” ujar Bestari.
Sebelumnya, JK menyampaikan pandangannya soal polemik tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi. Menurut JK, persoalan itu bisa diselesaikan secara sederhana dengan menunjukkan ijazah kepada publik. Pernyataan itu disampaikan JK setelah melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait tudingan yang menyebut JK mendanai Roy Suryo dan pihak lain dalam kasus ijazah Jokowi.
“Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu, itu saja. Supaya ini habis waktu kita,” kata JK di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4).
JK menilai polemik tersebut sudah berlangsung dua hingga tiga tahun dan berdampak luas, mulai dari keresahan publik hingga pemborosan waktu dan biaya.
“Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan,” ujar JK.
Ia juga menilai perdebatan pro dan kontra yang berkepanjangan berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.
“Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu,” kata JK.
JK menyatakan yakin Jokowi memahami dampak sosial dari polemik tersebut dan berharap persoalan itu segera diakhiri. Ia menilai menunjukkan ijazah kepada publik lebih baik dibanding konflik berkepanjangan.
“Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalah 2-3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat, selesai. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja selesai,” ucap JK.
JK juga berharap polemik ini dapat ditutup dalam waktu dekat.
“Saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu karena daripada kita bersiteru, ada kelompok bersiteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Nah itu lah kita harapkan. Selesai lah bulan ini menunjukkan ijazah saya,” ujar JK.
“Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagaimana Presiden tidak menginginkan masyarakatnya pecah belah karena soal kecil ini,” tambahnya.
